Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2019
P. 17
Title PENGUSAHA KHAWATIR KENAIKAN UMP 'BUNUH' INDUSTRI PADAT KARYA
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 18 Oktober 2019
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191017185212-92-440484/pengusah a-
Page/URL
khawatir-kenaikan-ump-bunuh-industri-padat-karya
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Para pengusaha mengkhawatirkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
sebesar 8,51 persen pada 2020 mendatang. Mereka khawatir kenaikan tersebut
akan "membunuh" industri padat karya yang komponen utama biaya produksinya
merupakan buruh.
"Jadi kenaikan upah minimum dalam lima tahun akan mencapai angka kurang lebih
40 persen atau sekitar 25 persen di atas inflasi. Saya khawatir kalau pola ini
diteruskan ke depan akan banyak perusahaan yang tumbang atau mempercepat
otomatisasi," ujar Ketua Komite Tetap Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia Bob Azzam kepada CNNIndonesia .com, Kamis (17/10).
Bob mengatakan harus ada upaya luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah agar
industri padat karya tidak mati. Salah satunya, menjaga harga barang tidak naik
supaya permintaan atau konsumsi masyarakat tak melemah.
Daya beli yang kuat akan membuat produksi industri laku, sehingga mereka bisa
tetap beroperasi. Senada dengan Bob, Ketua Peternakan dan Perikanan Asosiasi
Pengusaha Indonesia ( APINDO ) Anton J.
Supit berpendapat bahwa kenaikan UMP tersebut cukup memberatkan para pelaku
usaha.
"Memang tidak semua dipuaskan. Kan ya artinya karena seperti kalau daerah Bekasi
dan Karawang itu kan yang sudah tinggi, mengalami kenaikan yang begitu tinggi,
itu pun cukup memberatkan," ujar Anton.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menetapkan UMP 2020 sebesar 8,51 persen.
Penetapan kenaikan tertuang dalam surat Bernomor: B-M/308/HI.01.00/X/2019
tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto.
Dalam surat tertanggal 15 Oktober lalu tersebut, Hanif menyatakan kenaikan UMP
tersebut dihitung dengan menggunakan rumus yang telah diatur dalam PP
Pengupahan.
Page 16 of 92.
