Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2019
P. 27
"Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan
rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi," tulisnya dalam butir kedua surat
tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mewajibkan pemerintah daerah untuk
menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) secara serentak
pada 1 November 2019.
Sementara itu, Hanif menyebut ada tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP
dengan nilai kebutuhan hidup layak, antara lain Kalimantan Tengah, Gorontalo,
Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.
Bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan hal tersebut akan mendapatkan sanksi
administrasi berupa teguran tertulis oleh menteri.
Jika teguran tertulis sudah dilayangkan dua kali berturut-turut namun kepala daerah
belum juga melaksanakannya, maka kepala daerah akan dihentikan sementara
selama tiga bulan.
Selanjutnya juga kepada daerah yang telah diberhentikan sementara tersebut tidak
juga menindaklanjuti program tersebut maka yang bersangkutan akan diberhentikan
sebagai kepala daerah.
Page 26 of 92.
