Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021
P. 119
"Jadi begini, dengan penyerahan aset serta pengelolaan BLK oleh Pemprov ke pemerintah pusat
menandakan ketidakmampuan Pemprov dalam mengelola. Tapi, ketidakmampuan itu jangan
dijadikan alasan untuk pengalihan tanggungjawab kepada pusat," turur Ade.
Maka dari itu, pihak Kemnaker menurut dia harus melakukan evaluasi terhadap keputusan
Pemprov. Dengan dasar, yakni UU Nomor 23/2014 terkait pemerintahan daerah yang
menyatakan ada urusan konkuren atau urusan bersama antara pusat dan daerah.
Diketahui sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar secara resmi menyerahkan pengelolaan
BLK Pekanbaru dan Dumai ke Menake) RI Ida Fauziyah di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Rabu
(3/3) lalu. Dengan begitu, pengelolaan BLK resmi berada di bawah Kemnaker.
Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim mengatakan pihaknya memang belum pernah
membicarakan terkait penyerahan BLK ke pemerintah pusat secara resmi. Pembicaraan baru
sampai ke tahap komunikasi biasa oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker).
"Sambil lalu pernah Kadisnaker menyampaikan bahwa BLK Riau akan diserahkan kepada pusat"
ujar Eddy M Yatim.(nda)
118
