Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021

Menaker Ida Fauziyah menyebut pemulangan 129 PMI hendaknya menjadi pelajaran bagi semua
pihak. Sebab, bekerja di luar negeri merupakan sebuah pilihan dan pemerintah tak pernah
menghalangi hak bagi PMI yang masih ingin kembali bekerja di luar negeri.

"Pemerintah tak menghalangi, pemerintah memfasilitasi sebagaimana teman-teman bisa bekerja
dengan nyaman dan memastikan perlindungannya dengan baik," ucapnya.

Pemerintah Indonesia telah memulangkan (repatriasi) terhadap 129 PMI menggunakan
maskapai Batik Air dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (21/8) pukul 3 dini hari.
Sesampainya di tanah air, 120 di antaranya dikarantina di Wisma Atlet.

Ke-129 PMI itu terdiri dari 105 PMI awak kapal Letter Of Guarantee (LG) yang stranded
(terlantar) di perairan Taiwan, 15 PMI Bermasalah/WNI Overstayer, 1 PMI Bermasalah (PMIB)
sakit paru-paru, dan 8 jenazah mengalami kendala pemulangan karena minimnya penerbangan.

Menurut Ida, Kemnaker bersama Kementerian/Lembaga lain telah berhasil memulangkan
pekerja migran khususnya para ABK tersebut yang sudah lama stranded di Perairan Taiwan.

"Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh ABK yang telah bersabar menunggu pemulangan ke
Indonesia hingga akhirnya tiba di tanah air," ujar Menaker Ida Fauziyah didampingi Dirjen
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK)
Suhartono.

Menaker Ida Fauziyah mengakui proses repatriasi 129 PMI terdapat hambatan karena adanya
kebijakan border restriction (pembatasan perbatasan) dari Otoritas Taiwan yang menyebabkan
tidak diizinkan untuk sign off atau berlabuh di Taiwan.

Selain itu, pemulangan PMI juga mengalami dua kali penundaan. Pertama direncanakan tanggal
3 Agustus 2021 dan kedua tanggal 11 Agustus 2021 lalu.
Namun, kata Mekaner Ida, atas upaya negoisasi baik dengan Perwakilan Taiwan di Jakarta
maupun yang berada di Taiwan, akhirnya membuahkan hasil dapat memulangkan para PMI dan
awak kapal.

"Program repatriasi ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam melindungi setiap warga
negara termasuk PMI awak kapal di mana pun mereka berada. Pemulangan ini juga merupakan
komitmen pemerintah dalam pelindungan PMI, khususnya kami di kementerian yang menangani
bidang tenaga kerja, termasuk PMI," tuturnya.
Selain itu, keberhasilan program repatriasi juga berkat koordinasi dan kolaborasi Kemenaker
dengan KDEI di Taipei dan beberapa Kementerian/Lembaga terkait, serta seluruh pihak di
Bandara Soekarno Hatta dalam fasilitasi pemulangan Awak Kapal dan PMI.

Sesuai Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
yang merupakan payung hukum pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), secara tegas
menjelaskan bahwa awak kapal Indonesia merupakan bagian dari PMI.

"Apresiasi setinggi-tingginya terhadap Satgas Covid-19 Wisma Pademangan dan seluruh pihak
di Wisma Pademangan yang telah memfasilitasi karantina para PMI yang tiba di debarkasi
Soekarno Hatta," ujar Ida Fauziyah. (*/jpnn)

82