Page 97 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021

"Jadi ketentuan sudah diatur oleh pusat dan referensinya yakni pertumbuhan ekonomi dan
inflasi," kata Ansar pada awak media usai menghadiri pelantikan pengurus pimpinan Dewan
Masjid Indonesia Provinsi Kepri di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Batam, Rabu (15/12).

Mengenai penetapan itu, Ansar juga mengaku telah bertemu dengan perwakilan buruh dan
menyampaikan aturan dan dasar yang menjadi penetapan besaran UMK tahun 2022.

"Semalam saya sudah ketemu perwakilannya, karena itu sudah usulan dari Wali Kota, sudah kita
tetapkan, maka itulah UMK kita saat ini," jelas dia.

Dalam tuntutanya, para buruh juga meminta pemerintah untuk menetapkan besaran UMK tahun
2021 yang saat ini berproses dalam ranah gugatan di PTUN.

"Namun saat ini masih dalam proses kasasi dan diminta buruh dapat menghormati proses
hukumnya," ujarnya lagi.
Terpisah, Ketua DPC FSP LEM SPSI Kota Batam, Surya Sastra, menjelaskan seluruh aliansi buruh
diakui telah bertemu dengan Gubenur Kepri beberapa waktu lalu.

Pada pertemuan itu, kata dia, Gubernur tetap tidak mau merevisi SK 1373 tentang UMP dan UMK
2022. Serta mengormati proses kasasi yang tengah berjalan.

"Ini kami sangat kecewa dengan hasil pertemuan ini kami akan turun lagi dalam waktu dekat,"
kata Surya.

Menurutnya, Gubernur tetap kukuh dengan pendirian bahwa penetapan UMK sudah final dan
sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. Diketahui Gubernur Kepri Ansar Ahmad
menetapkan UMK Batam pada Tahun 2022 sebesar Rp 4.186.359, naik Rp 35.429 (0,85 persen).
Angka ini sama atau seusai dengan apa yang diusulkan oleh Wali Kota Batam.

96