Page 18 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Dalam penandatanganan ini, pihak Indonesia diwakili Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono,
sedangkan pihak Swiss diwakili Director International Affairs, State of Secretariat for
Migration(SEM), Federal Department of Justice and Police (FDJP) Ambassador Vincenzo Mascioli.

"Kami harap kesepakatan ini dapat memberikan manfaat bagi kedua negara untuk saling
membantu dalam meningkatkan keterampilan kerja. Khususnya bagi tenaga kerja profesional
muda kedua negara serta meningkatkan ketersediaan akses pasar bagi tenaga kerja Indonesia
di negara EFTA,"ujar Suhartono.

Nantinya, pekerjaan dapat menyangkut segala profesi dan menjalankannya proses otorisasi
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun kuota yang disepakati dalam
persetujuan ini sejumlah 50 orang per tahun dan dapat ditingkatkan hingga 100 orang per tahun
bila disepakati bersama.

Untuk dapat memanfaatkan YP Agreement, para profesional muda pada rentang usia yang
ditetapkan diharapkan telah menyelesaikan pelatihan profesional dengan durasi tidak kurang
dari dua tahun dan memiliki dokumen penyelesaian studi pada bidang yang relevan dengan
pekerjaan. Dengan dipenuhinya persyaratan tersebut, diharapkan tersedia peluang kerja untuk
seluruh bidang profesional yang tidak melanggar ketentuan hukum di kedua negara.

Bila memenuhi persyaratan, maka otorisasi akan diberikan kepada profesional muda untuk
bekerja selama kurun waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang maksimal selama 6 bulan.
Otorisasi yang diberikan kepada para profesional muda terkait dengan izin masuk dan izin tinggal
harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, profesional muda yang telah
mendapatkan otorisasi untuk bekerja di negara kedua pihak, akan bekerja berdasarkan kontrak
kerja.

Kontrak kerja antara lain memuat hak dan kewajiban seperti kondisi pekerjaan, gaji, dan pajak
sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan di negara tempat bekerja. Sedangkan, elemen gaji
harus sesuai dengan dan mencerminkan kondisi upah umum pada tempat, profesi, dan bidang
masing-masing. Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Jasa
Iskandar Panjaitan menyampaikan, YP Agreement merupakan permintaan Indonesia kepada
Swiss pada saat Perundingan IE-CEPA sebagai bagian komitmen masing-masing negara baik
Indonesia maupun negara-negara EFTA (Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein).

"Dengan demikian, dipahami oleh Indonesia dan Swiss bahwa persetujuan ini akan lebih banyak
dimanfaatkan Indonesia. Diharapkan, dengan adanya persetujuan ini melalui koordinasi
Kemenaker, Indonesia dapat segera mengoptimalkan pemanfaatannya," pungkas Iskandar..

17