Page 24 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 24

3. Tenggat Waktu Aktivasi Rekening Himbara Bagi pekerja yang telah terdaftar BSU ini diimbau
              untuk  segera  mengaktivasi  akun  rekening  kolektif  bank  Himbara  oleh  pemerintah.  Aktivasi
              terakhir ditargetkan pada 15 Desember 2021.

              "Jangan lupa, aktivasi rekening baru tersebut paling lambat 15 Desember 2021. Kalau sampai
              lewat tanggal tersebut rekening baru belum diaktivasi, maka dana BSU akan dikembalikan ke
              kas negara,” tulis Kemnaker.

              4. Cara Cek Status Penyaluran BSU Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat
              mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Kemudian, buat akun pada situs. Selanjutnya, kunjungi menu
              profile atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU.

              "Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu
              pekerja/buruh yang terdampak COVID-19," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

              5. Syarat Penerima BLT Subsidi Gaji Berikut syarat penerima BLT subsidi gaji: - Warga Negara
              Indonesia  yang  dibuktikan  dengan  kepemilikan  NIK  -  Peserta  aktif  program  jaminan  sosial
              ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021 - Mempunyai Gaji/Upah paling banyak
              sebesar  Rp3,5  juta.  Pekerja/Buruh  bekerja  di  wilayah  dengan  upah  minimum  provinsi  atau
              kabupaten/kota  lebih  besar  dari  Rp3.500.000  maka  persyaratan  Gaji/Upah  tersebut  menjadi
              paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan
              penuh. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312 dibulatkan
              menjadi Rp4.800.000 - Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah
              - Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri,
              properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi
              data sektoral BPJSTK)












































                                                           23
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29