Page 556 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 556
Atas dasar itu, berbagai peraturan N pelaksana UU Cipta Kerja yang ada saat ini, termasuk
pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku", ujar Menaker Ida dalam pernyataan yang
diterima di Jakarta, Kamis.
Menaker mengatakan bahwa aturan terkait klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU
Cipta Kerja telah diterbitkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan.
Karena itu, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini masih harus mengacu pada
aturan tersebut, begitu juga dengan terkait pengupahan.
"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak, khususnya para kepala daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga
terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha'; ujar
Ida.
Dia mengatakan bahwa upah minimum adalah instrumen jaring pengaman bagi pekerja yang
tidak boleh dibayarkan upahnya di bawah nilai minimum yang berlaku pada satu wilayah.
Upah minimum juga hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja maksimal 12 bulan. Formula
dari Upah Minimum Provinsi (U M P) dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) berdasarkan
PP No.36 Tahun 2021, kata Ida, ditujukan agar kesenjangan upah antarwilayah tidak semakin
melebar.
"Kita optimistis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim
investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan
kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata
Ida. (*)
555
