Page 6 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2019

dampak seperti sudah menyelesaikan persoalan. Banyak yang gagal dalam

menghadapi perubahan karena gagal dalam membaca dampak perubahan. Dan,
hanya sedikit yang gagal setelah mampu membaca perubahan tersebut.

Kemenaker tampaknya sudah mampu memetakan dampak dari era industrialisasi
4.0. Tidak hanya itu, Kemenaker juga telah melakukan langkah antisipasi ataupun

menghadapi dampak tersebut. Harapannya, tentu bisa memaksimalkan dampak

positif dan menghindari atau mengurangi dampak negatif. Dampak positif dari
industrialisasi 4.0 adalah munculnya peluang baru atau jenis pekerjaan baru. Bisa

juga jenis pekerjaan yang dikembangkan dari yang lama. Tentu langkah re-skilling ,

dan up-skilling akan mampu mengatasi ini. Langkah selanjutnya adalah mengajak

masyarakat untuk bisa berubah menghadapi era industrialisasi 4.0.

Namun, tidak cukup dengan itu. BLK sendiri tentu tidak bisa dibiarkan sendiri dalam

mencetak SDM yang andal dalam era industrialisasi 4.0. Dunia pendidikan dan

industri juga harus digandeng. Bahkan, persoalan klasik dari bangsa ini adalah gap
antara pendidikan dan industri. Selama ini, kalangan industri berkeluh kesah

seorang sarjana tidak bisa siap kerja karena tidak sesuai dengan kebutuhan industri

atau pasar. Perubahan di dunia pendidikan juga dibutuhkan. Dunia kampus atau
sekolah juga harus digandeng Kemenaker untuk menghadapi tantangan sekaligus

peluang era industrialisasi 4.0.

Dunia industri pun tidak bisa hanya berpangku tangan meminta SDM dari dunia

pendidikan. Perlu ada transfer pengetahuan dari kalangan industri ke dunia kampus.

Harus ada komunikasi yang intens secara komprehensif untuk menghadapi

tantangan sekaligus peluang ini. Beberapa industri dan lembaga pendidikan sudah
menjajaki ini, tetapi perlu gerakan yang lebih besar untuk bisa menghadapinya.

Beberapa lembaga pendidikan juga sudah menyesuaikan kurikulumnya dengan

pasar dan industri. Namun, perlu gerakan yang lebih besar.

Tantangan dan peluang ini, perlu dihadapi bersama. Pemerintah, lembaga

Page 5 of 127.