Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 SEPTEMBER 2019
P. 98
Dengan mendapat jaminan ini, kualitas hidup dari pekerja yang bersangkutan tidak
menurun.
Namun demikian, menambah layanan berarti mengubah UU SJSN (Sistem Jaminan
Sosial Nasional), yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004, atau juga UU Nomor 24 Tahun
2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Menteri Hanif Dhakiri
baru pada tahapan meminta BPJS Ketenagakerjaan mengkaji usulan tersebut.
Ia mengatakan kalau kajiannya positif baru diupayakan untuk merevisi UU yang
diperlukan untuk mengakomodasi kedua jaminan yang baru.
BPJS Ketenagakerjaan saat ini beranggotakan tidak kurang dari 50,5 juta pekerja,
belum sampai separuh dari jumlah pekerja yang mencapai 120 juta. Dari jumlah
peserta yang terdaftar itu aktif 30,9 juta. Di tahun 2019 ini BPJS Ketenagakerjaan
menargetkan menambah peserta baru hingga 21 juta dengan menggandeng
berbagai pihak.
Selain soal layanan jaminan sosial yang baru, Menteri Hanif Dhakiri juga
membeberkan upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan investasi yang
disebabkan iklim atau budaya kerja, upaya meningkatkan keterampilan dan
kemampuan pekerja.
Selain itu, terkait, usaha menutup kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja
dengan tenaga kerja yang tersedia atau yang sedang dididik di sekolah-sekolah
kejuruan dan kampus-kampus, hingga penyediaan ruang kreatif untuk menciptakan
wirausaha baru.
Page 97 of 146.
