Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020

Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara, menyangkut soal pesangon pekerja masih
dilakukan pembahasan.
"Kita di lapangan banyak mengamati dan memberikan masukan-masukan RPP ke konvederasi
untuk dilakukan perubahan ke pemerintah. UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan lebih
memberikan kepastian dan perlindungan ke pekerja," kata Ketua Biro Konseling dan Advokasi
Serikat Pekerja Indofarma Tri Okta Sulfa Kimiawan saat webinar 'Implementasi Skema Baru PHK
dan Pesangon dalam UU Cipta Kerja' Minggu (13/12/2020).

Menurutnya, saat ini publik menanti RPP yang menjadi aturan turunan UU Cipta Kerja yang
tengah dibahas oleht tim tripartit, terutama Klaster Ketenagakerjaan. Menurutnya, ada beberapa
hal yang masih menjadi perhatian, di antaranya menyangkut soal PHK dan pesangon pekerja.

Dia memaparkan, data Kementerian Ketenagakerjaan pada 2019 menyebutkan hanya 27%
pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003.
Sisanya, 73% tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU
Ketenagakerjaan. Bahkan, laporan World Bank yang mengutip data Survei Angkatan Kerja
Nasional BPS 2018 menyatakan 66% pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon sesuai
aturan, 27% pekerja menerima pesangon kurang dari yang seharusnya diterima, dan 7% pekerja
yang menerima pesangon sesuai dengan ketentuan.

Dengan kondisi tersebut, upaya yang harus dilakukan bukan hanya memperbaiki aturan atau
regulasi. Namun sangat penting melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pengusaha atau
pemberi kerja untuk patuh dalam pembayaran pesangon pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
"UU Cipta Kerja menjadi angin segar dan mampu menjadi solusi dari masalah pesangon sehingga
memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apapun. Meskipun jumlah
pesangonnya lebih kecil, dari 32 menjadi 25 kali gaji, tapi ini lebih pasti untuk melindungi
pekerja," terangnya.

Sekali lagi, pesangon adalah kewajiban pengusaha. Cepat atau lambat, pesangon harus
dibayarkan. Maka, UU Cipta Kerja hadir untuk menata aturan ketenagakerjaan di bumi Indonesia
menjadi lebih baik. Regulasi memang penting namun kepatuhan menjalankan aturan jauh lebih
penting. Dengan begitu, UU Cipta Kerja bakal mampu meningkatkan iklim usaha yang kondusif,
menciptakan lapangan kerja baru, dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa
mengabaikan hak-hak pekerja yang semestinya.

Dengan UU Cipta Kerja diharapkan menguatkan kembali terkait kebijakan PHK yang telah diatur
dalam kontruksi skema baru PHK dan Pesangon. Inti dari kluster ketenagakerjaan mengubah
atau menghapus serta menetapkan dari beberapa ketentuan dari UU yang berlaku. "Artinya
Pemerintah berkomitmen memastikan pembayaran PHK dan kita berharap perusahaan tidak
boleh abai terhadap pesangon yang telah menjadi hak para pekerja dalam melakukan PHK,"
terang Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi di UBK ini.
Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan membedakan jenis dan banyaknya kompensasi yang
didapatkan pekerja/buruh jika terjadi PHK tergantung dari alasan terjadinya PHK tersebut. Yang
mana, dulunya pekerja yang PHK-nya terjadi karena mengundurkan diri secara sukarela tidak
berhak atas uang pesangon.

Akan tetapi, kini UU Cipta Kerja menegaskan bahwa dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib
membayar uang pesangon (UP) dan/atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang
penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima, tanpa membeda-bedakan berdasarkan alasan
terjadinya PHK. "Sehingga, pekerja yang mengalami PHK baik karena mengundurkan diri atau
karena alasan-alasan lainnya yang diatur dalam UU Cipta Kerja sama-sama berhak atas UP
dan/atau UPMK dan UPH," pungkasnya (cip).

146