Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 185
PHK DAN PESANGON MENJADI FOKUS PEMBAHASAN RPP TURUNAN UU CIPTA
KERJA
- Pemerintah kini sedang membahas sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang
menjadi turunan dari UU Cipta Kerja. Salah satunya terkait ketenagakerjaan. Dalam pembasasan
RPP ketenagakerjaan, persoalan pesangon dan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) menjadi
konsentrasi.
"Kita di lapangan banyak mengamati dan memberikan masukan-masukan RPP ke konfederasi
untuk dilakukan perubahan ke pemerintah. UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan lebih
memberikan kepastian dan perlindungan ke pekerja," kata Ketua Biro Konseling dan Advokasi
Serikat Pekerja Indofarma Tri Okta Sulfa Kimiawan saat webinar 'Implementasi Skema Baru PHK
dan Pesangon dalam UU Cipta Kerja' Minggu (13/12).
Adapun RPP klaster ketenagakerjaan digodok bersama serikat buruh, Kadin, dan, pemerintah.
Pembahasan itu termasuk revisi PP Nomor 78/2015 tentang pengupahan.
Menurut Tri Okta Sulfa, saat ini publik menanti RPP yang menjadi aturan turunan UU Cipta Kerja,
terutama Klaster Ketenagakerjaan. Di dalam RPP tersebut terdapat banyak perhatian, di
antaranya tentang PHK dan pesangon.
Berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan, kata Tri Okta, pada 2019 hanya 27 persen
pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003.
Sisanya, 73 persen tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU
Ketenagakerjaan.
Bahkan, laporan World Bank yang mengutip data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 2018
menyatakan bahwa 66 persen pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon sesuai aturan; 27
persen pekerja menerima pesangon kurang dari yang seharusnya diterima; dan 7 persen pekerja
menerima pesangon sesuai dengan ketentuan.
Dengan fakta tersebut, Tri Okta menegaskan, upaya yang harus dilakukan tidak sekadar
memperbaiki regulasi. Lebih penting lagi adalah edukasi dan sosialisasi kepada pengusaha.
Mereka diminta untuk patuh dalam pembayaran pesangon pekerja sesuai ketentuan yang
berlaku.
"UU Cipta Kerja menjadi angin segar dan mampu menjadi solusi dari masalah pesangon sehingga
memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apapun. Meskipun jumlah
pesangonnya lebih kecil, dari 32 menjadi 25 kali gaji, tapi ini lebih pasti untuk melindungi
pekerja," terangnya.
Pesangon adalah kewajiban pengusaha. Cepat atau lambat, pesangon harus dibayarkan. UU
Cipta Kerja hadir untuk menata aturan ketenagakerjaan di Tanah Air menjadi lebih baik.
UU Cipta Kerja diyakini mampu meningkatkan iklim usaha yang kondusif, menciptakan lapangan
kerja baru, dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya tanpa mengabaikan hak-hak
pekerja yang semestinya.
"Artinya Pemerintah berkomitmen memastikan pembayaran PHK dan kita berharap perusahaan
tidak boleh abai terhadap pesangon yang telah menjadi hak para pekerja dalam melakukan PHK,"
terang pengajar UBK itu.
Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan membedakan jenis dan banyaknya kompensasi yang
didapatkan pekerja. Dulu pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela tidak berhak atas
uang pesangon.
184
