Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020

mengembangkan dirinya. Habibie yang mengidap penyakit Muscular Dystrophy (penyusutan
otot) sedari kecil, yang menyebabkan seluruh tubuhnya lumpuh kecuali ibu jari tangan kanannya
ini, mengatakan keterbatasan yang ia miliki tidak menghalanginya untuk berkarya.

"Setiap manusia diberi bakatnya masing-masing, cara bertahannya masing-masing, senjatanya
masing-masing untuk bisa bertahan hidup. Kalau enggak ada, mungkin manusia sudah punah
dari dulu, karena enggak bisa beradaptasi dengan lingkungannya,"ujar Habibie.

"Apapun keterbatasannya tidak boleh membatasi mimpi-mimpi kita," sambungnya.

Kepada DW Indonesia, pria yang kini sukses menjadi internet marketer ini mengaku mendapat
dukungan dan perhatian penuh dari pihak keluarga. Hal inilah yang membuat Habibie tidak patah
semangat dalam menjalani hidup, meski dulu ia sering mendapat cemooh dari teman-temannya.

"Kalau orang tua meratapi. mentalnya (anak) pun juga jadi minus, takut. Rumah pun juga bukan
menjadi rumah dan keluarga yang kuat membesarkan kita. Mama saya enggak seperti itu
untungnya. Akhirnya saya enggak jadi manusia lemah yang enggak mengerti mau ngapain,"
ungkap Habibie.

"Tapi sering kali kita lupa salah satu alasan tidak terserapnya teman-teman disabilitas karena
ada peran kita orang-orang nondisabilitas di perusahaan, organisasi, lembaga-lembaga
pemerintah yang belum siap menerima teman-teman disabilitas di dunia kerja," jelas Rezki.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Juli 2020 jumlah pengangguran terbuka
penyandang disabilitas mencapai sedikitnya 289 ribu orang. Rezki pun mengatakan komunikasi
menjadi tantangan utama di dunia kerja bagi penyandang disabilitas maupun orang-orang
nondisabilitas.

"Banyak orang-orang yang tidak siap berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Padahal misalkan kita
sediakan aksesibilitasnya, tim kerjanya, supervisornya, manajernya, pimpinannya, rekan
kerjanya yang bisa berbahasa isyarat, kita bisa kok memberikan tanggung jawab yang sama
antara tunarungu dan orang yang bisa mendengar," imbuhnya.

Pembangunan lingkungan inklusif Pemerintah sendiri telah mengesahkan sejumlah kebijakan
dalam menciptakan lingkungan inklusif bagi para penyandang disabilitas. Sejak tahun 2019,
pemerintah telah mengesahkan 6 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden.

Meski sebelumya telah lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, pengimplementasian regulasi tersebut masih sulit dilakukan, karena belum adanya
peraturan turunan. "Berbagai peraturan perundangan ini menjadi dasar hukum dalam
implementasi agenda pembangunan inklusif ke depannya," ujar Staf Khusus Presiden Angkie
Yudistia dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Lebih lanjut Angkie menegaskan, kaum difabel memiliki kesetaraan sebagai masyarakat. Kaum
difabel menurutnya bukan lagi dipandang sebagai objek penerima bantuan, melainkan sebagai
bagian dari aktor pembangunan bangsa yang harus dihormati.

"Paradigma terhadap isu penyandang disabilitas telah berubah, bukan lagi dipandang sebagai
objek penerima bantuan, namun sebagai subjek dan bagian dari pembangunan bangsa yang
harus dipandang dan dihormati dari kacamata hak asasi manusia," pungkas Angkie.

rap/as (dari berbagai sumber).

7