Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 201
"Dalam hal kebijakan pelatihan vokasi Kemnaker telah mengembangkan kebijakan yang
bertujuan untuk terus memperbaiki proses link and match antara kebutuhan industri dan
kompetensi sumber daya manusia yang ada," ucap Ida Fauziyah dalam webinar pada Selasa
(14/7).
Penyiapan kompetensi baru melalui pelatihan kerja dengan kebijakan triple skilling : skilling,
reskilling , dan up-skilling terhadap pekerja. Optimalisasi pemagangan untuk menambah
pengalaman kerja. Pihak Kemnaker juga mengubah kurikulum dan metode dengan pendekatan
human digital skills, metode blended learning .
"Kondisi Covid-19, salah satu hikmah yang kita bisa ambil adalah mempercepat kita fokus pada
human digital online ," ucap Ida Fauziyah.
Ia menjelaskan dalam metode blended learning dilakukan sebab pemerintah sedang
menjalankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan physical distancing . Dua
kebijakan tersebut menyebabkan pelaksanaan pelatihan hanya bisa diikuti 20% dari total jumlah
peserta.
"Untuk menggenjot kegiatan pelatihan ini mau tidak mau, salah satu cara adalah melakukan
pelatihan dengan metode ini blended training ," ucapnya.
Kemnaker juga bekerjasa sama dengan industri, lembaga, diklat, dan asosiasi untuk identifikasi
kebutuhan kompetensi. Sehingga bisa menghasilkan lulusan yang sesuai, agar tidak terjadi
ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan lulusan dari pelatihan. Sebab banyak lulusan
vokasi yang masih menjadi pengangguran. Seharusnya mereka yang harusnya bisa diterima di
pasar kerja.
"Untuk menjawab itu melalui bagaimana berkolaborasi dengan semua stakeholder, terutama
pelaku industri agar pendidikan vokasi menciptakan lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar
kerja," ucapnya..
200
