Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020
mengenai pelaksanaan program kartu prakerja. Perpres yang diteken 7 Juli ini merupakan
perubahan atau revisi dari Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi
Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Kemudian peraturan pengembalian uang bantuan dijelaskan dalam Pasar 31B. Dalam pasal
tersebut, disebutkan, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja dan tindakan
yang dilakukan dalam pelaksanaan program kartu prakerja oleh manajemen pelaksana sebelum
Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada itikad baik.

Adapun kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasa 31B itu diantaranya adalah berupa kerja
sama dengan platform digital, penetapan penerima Kartu Prakerja, program pelatihan yang
telah dikurasi Manajemen Pelaksana dan dipilih penerima Kartu Prakerja, besaran biaya program
pelatihan, insentif yang dibayarkan ke penerima Kartu Prakerja, dan besaran biaya jasa yang
dikenakan platform digital ke lembaga pelatihan.

Selanjutnya, di dalam Pasal 31C mengatur ketentuan baru bagi peserta Kartu Prakerja yang
tidak sesuai syarat namun telah menerima bantuan biaya pelatihan. Sesuai syarat, peserta Kartu
Prakerja hanya diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang
dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

"Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan dan telah menerima bantuan biaya
pelatihan atau insentif wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan/atau insentif tersebut
kepada negara," katanya.

Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan atau
insentif sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu paling lama 60 hari, maka
manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi.

Kesimpulan Kebijakan pengembalian bantuan dari Kartu Prakerja memang benar adanya.
Namun tidak semua peserta Prakerja wajib mengembalikan uang bantuan tersebut. Jadi,
informasi seluruh peserta prakerja wajib mengembalikan uang bantuan adalah disinformasi.

Peserta Kartu Prakerja yang wajib mengembalikan uang bantuan, yakni peserta yang tidak
sesuai syarat namun telah menerima bantuan biaya pelatihan. Sesuai syarat, peserta Kartu
Prakerja hanya diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang
dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari
sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

[noe].

228