Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2019
P. 103
Title KEJARI KEJAR TUNGGAKAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN RP3,7 MILIAR
Media Name antaranews.com
Pub. Date 25 Juli 2019
https://www.antaranews.com/berita/976300/kejari-kejar-tunggakan-iuran- bpjs-
Page/URL
ketenagakerjaan-rp37-miliar
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Makassar - Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar akan melakukan upaya penagihan
kepada 12 perusahaan atas tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp3,7
miliar.
Hal tersebut ditandai dengan penyerahan 12 Surat Kuasa Khusus (SKK) oleh BPJS
Ketenagakerjaan kepada Kejaksaan Negeri Kota Makassar dengan total tunggakan
iuran sebesar Rp 3.720.384.470 pada Rapat Koordinasi Tim Kepatuhan di Makassar,
Kamis.
"Agar lebih meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya masalah tunggakan iuran maka dengan
itu kami serahkan 12 SKK kepada Kejari Makassar," jelas Pejabat Pengganti
Sementara Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Raden Harry
Agung Cahya.
Harry berharap Rakor Tim Kepatuhan Kota Makassar dapat menghasilkan beberapa
kesepakatan dan program kerja eksekusi untuk kepatuhan pemberi kerja.
Rakor Tim Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini menghadirkan
Kejaksaan Negeri Kota Makassar, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Makassar, Adnan Hamzah
mengungkapkan, kerja sama Tim Kepatuhan ini berujung pada patuhnya
perusahaan pada program BPJS Ketenagakerjaan mulai dari sisi kepesertaan
maupun pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan Sehingga proses litigasi atau
nonlitigasi atas SKK BPJS Ketenagakerjaan yang diserahkan kepada Kejari akan
berakibat pada pemberian sanksi kepada perusahaan bersangkutan, mulai dari
pidana, pailit hingga pencabutan izin operasi.
Sementara Drs Bachtiar Hatamba selaku Kepala Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan Disnaker Sulawesi Selatan mengungkapkan pengawasan pada
perusahaan yang tidak tertib hukum maka juga akan ditindak sesuai dengan
penegakan hukum yang berlaku.
"Jadi ketika ada dari perusahaan itu yang tidak patuh maka kita akan tegakkan itu,
Page 102 of 121.
