Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2019
P. 117
Title KEJATI JATIM DUKUNG PENINGKATAN KEPATUHAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
Media Name jatim.antaranews.com
Pub. Date 25 Juli 2019
https://jatim.antaranews.com/berita/307786/kejati-jatim-dukung-peningk atan-
Page/URL
kepatuhan-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Surabaya - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama dengan jajarannya siap
mendukung peningkatan kepatuhan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan, menyusul masih banyak perusahaan yang belum
melindungi tenaga kerjanya dalam keanggotaan program jaminan sosial.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur I Made Suarnawan saat dikonfirmasi, di
Surabaya, Kamis, mengatakan bentuk dukungan yang diberikan itu diwujudkan
dalam penandatanganan nota kesepahaman antara kepala kejaksaan di Jawa Timur
dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur.
"Sebagai tindak lanjut kami menunggu surat kuasa khusus (SKK) yang dikeluarkan
oleh masing-masing kepala kepala kantor cabang," katanya.
Melalui SKK tersebut, pihaknya bisa melakukan langkah lanjutan apakah perusahaan
tersebut bisa disomasi atau upaya hukum lainnya.
"Misalnya kalau perusahaan itu tidak melaporkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki
bisa disomasi, begitu juga pekerja sudah bayar tetapi tidak disetorkan juga bisa
disomasi karena itu merupakan tindak pidana yang merugikan negara," ujarnya
pula.
Ia mengatakan, sejauh ini yang dilakukan adalah melakukan pendekatan persuasif,
baru kemudian kalau tidak bisa ditagih, pihaknya menggunakan SKK supaya jaksa
pengacara negara bisa bertindak.
"Jika memang tidak dibayar perusahaan, asalkan ada dua alat bukti yang cukup
maka bisa diserahkan ke pidana khusus, karena bisa ditindaklanjuti sebagai
korupsi," ujarnya.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Dodo Suharto
mengatakan pihaknya tidak dapat bekerja sendirian dalam penyelenggaraan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jawa Timur.
"Peranan kejaksaan dalam hal ini, bertindak sebagai pengacara negara membantu
pendampingan dan pertimbangan hukum kepada perusahaan yang belum patuh.
Page 116 of 121.
