Page 615 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021

Judul Krayan Menjadi Jalur Alternatif Perlintasan PMI Ilegal
Nama Media rri.co.id
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://rri.co.id/nunukan/1684-hukum-dan-kriminal/1295885/krayan-
menjadi-jalur-alternatif-perlintasan-pmi-ilegal
Jurnalis Salma Amin
Tanggal 2021-12-17 14:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen Binapenta, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Dataran tinggi Krayan yang berbatasan darat dengan negara tetangga Malaysia menjadi jalur
alternatif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal untuk kembali ke Indonesia sejak pandemi
Covid-19. Salah seorang PMI, Hamid (39) tahun mengaku jalur Serawak menuju Krayan,
Kabupaten Nunukan lebih mudah dijangkau karena berbatasan darat. PMI yang bekerja sebagai
buruh ladang sawit di wilayah Sabah ini mengaku sudah habis masa kontrak kerja yang hanya
berlaku selama tiga tahun, sehingga memilih pulang kampung sebelum dirazia oleh pemerintah
Malaysia.

KRAYAN MENJADI JALUR ALTERNATIF PERLINTASAN PMI ILEGAL

Nunukan: Dataran tinggi Krayan yang berbatasan darat dengan negara tetangga Malaysia
menjadi jalur alternatif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal untuk kembali ke Indonesia
sejak pandemi Covid-19. Salah seorang PMI, Hamid (39) tahun mengaku jalur Serawak menuju
Krayan, Kabupaten Nunukan lebih mudah dijangkau karena berbatasan darat. PMI yang bekerja
sebagai buruh ladang sawit di wilayah Sabah ini mengaku sudah habis masa kontrak kerja yang
hanya berlaku selama tiga tahun, sehingga memilih pulang kampung sebelum dirazia oleh
pemerintah Malaysia.

"Takutnya kalau sudah lama paspor mati, kita didapat sama polis sana, nanti dibawa ke rumah
merah, makanya kami limpas lewat sini lah yang aman", ungkapnya pada Jumat, (17/12/2021).

Sementara itu, Danki Pos Satgas Pamtas RI-Malaysia Long Midang Krayan, Lettu Armed Harri
menjelaskan, PMI yang tiba di Krayan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan berupa
swab antigen untuk memastikan para PMI terbebas dari Covid-19. Ia mengungkapkan, jika PMI
sudah berada di wilayah NKRI, maka pemerintah Indonesia bertanggungjawab untuk
memberikan perlindungan.

"Kita tetap fasilitasi karena mereka adalah warga kita, miris juga mendengarkan kisah mereka di
negara orang dengan kehidupan yang tidak layak" ujarnya. Selama tahun 2021, PMI ilegal yang
melintas di perbatasan Krayan sudah mencapai ratusan orang. Selain Krayan, Pulau Sebatik dan
Seimenggaris juga menjadi titik-titik perlintasan para PMI ilegal.

614