Page 621 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021

Menurut dia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Polhukam, BIN, TNI, Polri,
Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus
duduk bersama dengan berbagai stakeholder untuk memikirkan upaya pembenahan serius agar
kejadian seperti ini tak terjadi lagi.

"Penyelundupan ilegal ini kriminal, tindak kejahatan yang harus kita perangi bersama-sama.
Patut diduga mereka yang berangkat ilegal ini termakan bujuk rayu para mafia. Jangan sampai
besok-besok kita kembali melihat lagi kejadian yang sama," tuturnya.

Pun, Christina berharap agar kasus kapal di Johor menjadi yang terakhir melalui upaya
pembenahan serius. "Sekali lagi, ini urusan nyawa manusia yang akhirnya meninggal sia-sia,"
tuturnya.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru melalui Koordinator Fungsi Penerangan
Sosial dan Budaya Andita Putri Purnama menyampaikan tim SAR masih melakukan pencarian
korban. Kata dia, data sementara korban meninggal mencapai 19 orang dan korban selamat 14
orang.

Sementara, dikutip dari Channel News Asia, kapal nahas tersebut diprediksi membawa 50 WNI
yang diduga imigran gelap. Wakil Direktur Operasi Maritim Johor Kapten (Maritim) Simon
Templer Lo Tusa menyebut dalam temuan pertama ada enam jasad WNI yang seluruhnya laki-
laki.

Sementara, dua lainnya perempuan.

Dia mengatakan, kapal itu karam di pantai Tanjung Balau, sekitar 2 kilometer dari lokasi kejadian.
Ia menekankan, 50 WNI di kapal itu dianggap imigran karena coba masuk ke Malaysia di jalur
yang tidak resmi.

"Kami menilai mereka sebagai imigran ilegal karena berbagai faktor. Hal itu termasuk fakta kapal
yang tidak terdaftar dan tidak ada dokumen hukum. Jadi, mereka sebagai imigran ilegal kecuali
penyelidikan lebih lanjut menunjukkan sebaliknya," tutur Simon.

620