Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 105

Pada dasarnya, lanjut dia, pihaknya ingin mengajak serikat pekerja untuk bersama-
               sama menyejahterakan seluruh pekerja di Indonesia khususnya di Sidoarjo.

               "Dengan program dan perluasan manfaat sebagai peserta kami akan terus berupaya
               supaya masyarakat khususnya para pekerja di Kabupaten Sidoarjo ini bisa
               terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.
               Belum Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Gresik Panggil 140 Klinik
               Tak Memberikan BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan Denda Rp1 Miliar
               Perusahaan yang tidak menyediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk para
               karyawannya siap-siap kena denda Rp1 miliar. (Ilustrasi: Liputan6/M.Iqbal)

               Sebelumnya, Kantor Kejaksaan Negeri Gresik, Jawa Timur, memanggil sedikitnya
               140 klinik dan apotik di wilayah itu, karena belum mendaftarkan badan usahanya
               menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS-TK).

               Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kajari Gresik, Andy Rahman
               mengatakan, pemanggilan dilakukan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
               Kajari Gresik.

               "Hal ini guna melakukan klarifikasi mengenai kendala atau hambatan apa yang
               terjadi sehingga sampai saat ini belum mendaftar," kata dia.

               Pada kegiatan pemanggilan itu, Kejaksaan Gresik mengingatkan agar para pemilik
               apotik dan klinik taat dan patuh terhadap Undang-Undang No 40 tahun 2004
               tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

               "Di dalam undang-undang tertulis jelas pemberi kerja wajib mendaftarkan tenaga
               kerjanya mengikuti program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.
               Jika tidak dipatuhi maka ada sanksi yang bisa diterapkan," ujar dia.

               Sementara apabila pemanggilan diabaikan, sanksi yang akan dikenakan kepada
               pemilik apotik dan klinik adalah mulai dari administrasi, pencabutan izin usaha
               hingga pemidanaan.

               "Tidak hanya itu, pemilik izin juga kemungkinan tidak mendapatkan layanan publik
               seperti pengurusan izin perpanjangan klinik hingga yang paling ekstrim tidak bisa
               mengurus SIM," ujar dia.
               Bentuk Upaya Tegas
               Koordinator Advokasi BPJS Watch: Manfaat Kenaikan JKK dan JKm untuk
               Kesejahteraan Pekerja
               BJPS Ketenagakerjaan.

               Kepala Bidang Kepesertaan BPJS-TK Cabang Gresik, Ibrahim Hadi Wibowo menilai
               pemanggilan terhadap 140 klinik dan apotik ini merupakan bentuk upaya tegas dari
               BPJS-TK setelah sebelumnya melakukan pendekatan secara persuasif.




                                                      Page 104 of 211.
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110