Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 111

Title          BURUH DI TANJUNGPINANG TOLAK ANGKA KENAIKAN UMK BATAM
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      16 November 2019
                              https://nasional.republika.co.id/berita/q0ym9y409/buruh-di-tanjungpina ng-tolak-angka-
               Page/URL
                              kenaikan-umk-batam
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative






               Ratusan buruh yang tergabung di dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
               (FSPMI) Batam, Kepulauan Riau menggelar unjuk rasa menolak kenaikan UMK
               Batam 2020 sebesar Rp4,1 juta di halaman kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak,
               Kamis (14/11). Menurut Ketua DPW FSPMI Kepri, Nefrizal, kenaikan UMK senilai
               Rp4,1 juta itu hanya mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun
               2015 tentang Pengupahan.

               Angka tersebut, kata dia, masih berada di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
               Batam yang besarannya mencapai Rp4,6 juta. "Kami mengusulkan UMK Batam 2020
               naik sekitar 15 persen. Sementara mengacu pada PP tersebut kenaikan hanya 8,51
               persen," sebut Nefrizal.

               Selain itu, pihak buruh juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang naik
               mencapai 100 persen. Mereka menilai kenaikan itu sangat tinggi dan membebani
               masyarakat terutama para buruh.

               Buruh menganggap pemerintah tidak pro dengan rakyat kecil. Apalagi ada ancaman
               bagi yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan, maka tidak akan mendapatkan
               fasilitas pelayanan publik seperti membuat KTP atau SIM.

               "UMK murah, tapi iuran BPJS naik. Pemerintah seakan-akan tidak pro dengan rakyat
               kecil," ujarnya.

               Dalam unjuk rasa tersebut, FSPMI juga merasa kecewa karena tidak bisa bertemu
               langsung dengan Plt. Gubernur Kepri yang sedang berada di luar daerah.
               Kedatangan mereka hanya disambut oleh Asisten I Pemprov Kepri, Raja Ariza.

               Kendati demikian, lanjut Nefrizal, pihaknya mengharapkan Pemprov Kepri
               melanjutkan aspirasi buruh ke Presiden Joko Widodo. "Karena kewenangan
               menyangkut PP Nomor 78 Tahun 2015 dan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
               merupakan kewenangan pusat bukan daerah," tegas dia.

               Dia menambahkan, gelombang unjuk rasa serupa tidak hanya terjadi di wilayah
               Kepri, tetapi hampir sebagian besar terjadi di daerah Indonesia lainnya. Sebelum
               Maghrib, para buruh itu kemudian membubarkan diri. Aksi ini mendapat pengawalan
               ketat dari pihak Polres Tanjungpinang.






                                                      Page 110 of 211.
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116