Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019

Title PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN DARI PEKERJA NONFORMAL MINIM
Media Name republika.co.id
Pub. Date 17 November 2019
https://nasional.republika.co.id/berita/q13yyx423/peserta-bpjs-ketenag akerjaan-dari-
Page/URL
pekerja-nonformal-minim
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Resiko tinggi pekerja nonformal di Kabupaten Cilacap, masih belum diimbangi
dengan adanya jaminan kecelakaan kerja yang memadai. Kepala Kantor Cabang
BPJS Ketenagakerjaaan Cilacap, Jejen, mengatakan peserta BPJS Ketenagakerjaan
dari kalangan penderes, nelayan dan lainnya, hanya di kisaran sekitar 9.000 orang.

''Kita semua tahu, resiko kerja seperti nelayan dan penderes memang sangat tinggi.
Namun nelayan dan penderes di Kabupaten Cilacap yang ikut program jaminan
kecelakaan kerja, masih sangat minim,'' jelasnya, Sabtu (16/11).

Dia menyebutkan, jumlah warga yang bekerja di sektor pekerja non formal tersebut,
diperkirakan mencapai 40 ribu orang lebih. Dengan demikian, masih sangat besar
upaya yang harus dilakukan agar para pekerja tersebut bisa ikut dalam program
jaminan kecelakaan kerja.

''Kita terus berupaya untuk mensosialisasikan manfaat dari kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan. Antara lain, bila mereka mengalami kecelakaan kerja, maka
keluarganya akan mendapatkan klaim sebesar Rp 40 juta. Nilai tersebut jauh lebih
besar dari santunan yang diberikan Pemkab,'' terangnya.

Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, mengakui jumlah pekerja non formal
yang sudah menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan memang masih sangat
rendah. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten
Cilacap, mencatat jumlah penderes di Cilacap ada sekitar 13 ribu orang. ''Dari
jumlah itu, hanya sebagian kecil yang sudah mengikuti program BPJS
Ketenagakerjaan,'' katanya.

Dia mengaku, bila premi BPJS pekerja non formal menjadi tanggungan Pemkab,
maka Pemkab Cilacap masih belum mampu. Bahkan pada anggaran APBD tahun
2020, Pemkab Cilacap baru bisa mengikutsertakan pegawai non ASN di lingkungan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu, dia mendorong agar pekerja non formal bisa secara mandiri mengikuti
program BPJS Ketenaga-kerjaan. ''Silakan BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan
sosialisasi kepada penderes melalui manfaat dan keuntungan yang mereka peroleh
jika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,'' katanya.

Page 44 of 211.