Page 15 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 ApRIL 2019

Strategi lainnya untuk meningkatkan kualitas SDM yakni menggulirkan pelatihan
vokasi secara masif, meningkatkan kapasitas pelatihan dan menambah cakupan
peserta pelatihan. Menurut Hanif, peningkatan keterampilan SDM ini perlu dilakukan
mengingat 58 persen angkatan kerja didominasi lulusan SD/SMP. "Prioritas
pemerintah tahun 2019 yakni pembangunan SDM," kata diaa

Kedua, implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sebagai upaya untuk
memotivasi perusahaan, pemerintah daerah, dan pekerja dalam melaksanakan K3,
Kementerian Ketenagakerjaan setiap tahun rutin memberi penghargaan K3. Tahun
2019 Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kecelakaan nihil (zero
accident) kepada 1.052 perusahaan.

Penghargaan Sistem Manajemen K3 diberikan kepada 1.466 perusahaan.
Penghargaan program pencegahan HIV-AIDS di tempat kerja diberikan kepada 172
perusahaan, dan penghargaan pembina K3 terbaik untuk 17 gubernur. Hanif
mengimbau dunia usaha tidak menjadikan K3 sebagai beban perusahaan. K3
merupakan investasi agar produktivitas perusahaan bisa terus dijaga dan
ditingkatkan.
"K3 dilakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit
akibat kerja serta menjamin tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja
mendapat perlindungan atas keselamatannya," Hanif.

Ketiga, partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Direktur PHI dan Jamsos
Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, mengatakan pemerintah
berupaya mengurangi kesenjangan gender di tempat kerja dan meningkatkan
partisipasi angkatan kerja perempuan di dunia kerja. Haiyani menjelaskan itu dalam
Forum 2nd Employment Working Group G20 di Tokyo, Jepang, beberapa waktu lalu.

"Selain itu juga perlindungan sosial bagi pekerja perempuan dan meningkatkan
kepedulian perusahaan dalam menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja
perempuan," urai Haiyani.

Untuk mewujudkan harapan itu Haiyani mengatakan pemerintah telah membentuk
gugus tugas kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan. Serta menyusun
panduan mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan.

Selaras itu Haiyani menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan telah menjalin
kerjasama untuk optimalisasi penerapan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dalam pekerjaan bersama kementerian terkait. Kemudian mendorong
pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) di perusahaan sebagai upaya menghapus
diskriminasi di tempat kerja.
Bagi Haiyani PKB merupakan salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk
menghapus diskriminasi seperti pembedaan, pengabaian, pengistimewaan, atau pilih
kasih yang dilakukan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, paham
politik, asal usul sosial dan kondisi fisik.

Page 14 of 51.