Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2020
P. 133

Title          JOKOWI NAIKKAN INSENTIF PENERIMA KARTU PRA KERJA JADI RP 1 JUTA
                Media Name     liputan6.com
                Pub. Date      24 Maret 2020
                               https://www.liputan6.com/news/read/4210592/jokowi-naikkan-insentif-pen erima-
                Page/URL
                               kartu-pra-kerja-jadi-rp-1-juta
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive












               Jakarta  Presiden Joko Widodo atau  Jokowi  menaikkan insentif penerima kartu pra
               kerja yang mulanya Rp 650 ribu menjadi Rp 1 juta selama 4 bulan ke depan.
               Pemerintah, kata dia, telah mengalokasikan anggaran Rp 10 triliun untuk kartu pra
               kerja.


               "Sehingga nanti setiap peserta kartu pra kerja akan diberikan honor insentif Rp 1
               juta per bulan selama 3 sampai 4 bulan," ujar Jokowi saat video conference dari
               Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3/2020).

               "Alokasi anggaran yang disediakan di dalam kartu pra kerja ini sebesar Rp 10
               triliun," sambungnya.

               Jokowi menyatakan akan mempercepat penyaluran kartu pra kerja. Hal itu dilakukan
               sebagai langkah antisipasi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja
               (PHK) akibat pandemi virus corona (Covid-19).

               "Untuk mengantispasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang
               kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset
               agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya," jelas  Jokowi  .


               Mantan Gubernur DKI Jakarta menegaskan akan berfokus terhadap kebijakan
               bantuan-bantuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Salah satunya,
               dengan memerintahkan agar semua menteri dan kepala daerah memangkas belanja
               non-prioritas di APBN maupun di APBD dan dialihkan untuk penanganan corona.

               "Anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu dan belanja-
               belanja lain yang tidak langsung harus dipangkas," tuturnya.


               Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta untuk melakukan
               refocusing kegiatan dan realokasi anggaraan untuk mempercepat penanganan
               Covid-19. Jokowi telah membuat landasan hukumnya melalui Instruksi Presiden
               (Inpres) Nomor 4 tahun 2020.

               "Selain memerintahkan refocusing dan realokasi anggaran, Inpers ini juga
               memerintahkan mempercepat pelaksanaan pengadan barang dan jasa untuk
               mendukung percepatan penanganan Covid-19," kata Jokowi..



                                                      Page 132 of 164.
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138