Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2020
P. 36
"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 dimana Kemensos merupakan salah satu anggota sesuai Keppres Nomor 9
Tahun 2020," kata dia.
Menurut Harry, pemulangan dilakukan sesuai dengan Protokol Pintu Masuk Wilayah
Indonesia yaitu dilakukan pemeriksaan suhu tubuh WNI M KPO di area yang sudah
ditentukan oleh petugas. Mereka wajib menyerahkan Health Alert Card (HAC) atau
yang biasa disebut kartu kuning ke petugas kesehatan di pintu masuk pelabuhan.
"Mereka juga diminta mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci
tangan berbasis alkohol yang tersedia. Setelah itu mereka diminta menggunakan
masker apabila sedang sakit flu atau batuk," katanya.
Petugas pemulangan juga menginformasikan hal-hal terkait etika ketika
batuk/bersin, menghubungi petugas kesehatan yang tersedia di area kedatangan
ketika merasa sakit untuk mendapatkan pertolongan, serta tidak melakukan
stigmatisasi/diskriminasi antar sesama pelintas batas dari negara tertentu terkait
Covid-19.
"Saat di RPTC mereka diberikan edukasi oleh pekerja sosial dan Tim Pendamping
tentang pengetahuan seputar Covid-19, penularannya dan pencegahannya. Selain
itu terdapat pengawasan dari pihak kepolisian yang bertugas mengontrol ketentuan
social distancing . Di sini mereka akan dikarantina selama 14 hari," kata Dirjen
Rehsos.
Selama dalam masa karantina, lanjutnya, pemerintah memberikan kebutuhan dasar
di antaranya perlengkapan pakaian, peralatan mandi hingga kebutuhan perempuan
dan anak.
Sebelumnya WNI M KPO dijemput petugas pendamping pemulangan di pelabuhan
Batam Center. Mereka menuju RPTC Tanjung Pinang untuk mendapatkan pelayanan
di rumah perlindungan dan wajib mengikuti masa karantina selama 14 hari sebelum
dipulangkan ke daerah asal.
Prosedur ini dilakukan mengingat kondisi Indonesia yang sedang dilanda wabah
Covid-19 atau dikenal dengan virus korona. Terkait pemulangan para WNI M KPO ke
daerah asal, Kementerian Sosial sudah bekerja sama dengan Pelni dan Damri.
Kemensos dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI) menjadi institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas
proses pemulangan berdasarkan Permenko Pembangunan Manusia dan
Kemanusiaan (PMK) Nomor 3 tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan dan
Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia bermasalah.
Berdasarkan Permensos No. 30 tahun 2017 tentang Pemulangan Warga Negara
Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal, tujuan
Page 35 of 164.
