Page 34 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 aGUSTUS 2019
P. 34

Title          BASIS DATA TAK JELAS, KARTU PRA-KERJA ALA JOKOWI BISA SALAH SASARAN
               Media Name     tirto.id
               Pub. Date      20 Agustus 2019
               Page/URL       https://tirto.id/basis-data-tak-jelas-kartu-pra-kerja-ala-jokowi-bisa- salah-sasaran-egBW
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative









               INDEF menyatakan bahwa kartu pra-kerja yang digagas Presiden Jokowi
               menyimpan persoalan, seperti tiadanya pendataan dan kejelasan siapa yang berhak
               menerimanya.

               Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan bahwa
               kartu pra-kerja yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyimpan beberapa
               persoalan.

               Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad mengatakan penerapan kebijakan ini
               memiliki potensi masalah pada tiadanya pendataan dan kejelasan siapa yang berhak
               menerimanya. Ia khawatir bila kartu ini nantinya mudah jatuh ke tangan yang salah.

               "Kartu pra-kerja ditujukan bagi penganggur dan yang kena PHK. Ada masalah siapa
               yang paling berhak mendapatkan kartu itu," ucap Tauhid kepada wartawan saat
               ditemui di Kantor INDEF pada Senin (19/8/2019).

               Tauhid menyatakan pemerintah seharusnya mempersiapkan terlebih dahulu basis
               data bagi para penerimanya. Hal ini, kata Tauhid, sudah berjalan bagi pelaksanaan
               kartu bagi program bansos serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).

               Namun, Tauhid mengatakan tidak ada kejelasan mengenai jaminan bahwa
               pemerintah tahu betul ke mana kartu ini harus diberikan.

               "Harusnya jelas by name, by address gak bisa statistik. Siapa yang berhak
               mendapatkan belum jelas. Tanpa basis data bisa salah sasaran. Mistargeting. Ini
               perlu didudukkan agar tidak jadi moral hazard," ucap Tauhid.

               Tauhid menyatakan ke depannya pengelola dari program ini juga tidak bisa hanya
               dilakukan Kemenaker. Ia menyebutkan bahwa Kemendikbud dan Kementerian
               Perindustrian tetap harus terlibat dalam pengelolaannya.

               "Itu harus dikerjakan juga oleh Kemendikbud dan Kemenperin. Gak mungkin hanya
               bertumpu satu lembaga itu dan dibebankan Rp10 triliun. Dia [Kemenaker] anggaran
               besar tapi kapasitas organisasi melakukan implementasi terbatas," ucap Tauhid.







                                                       Page 33 of 81.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39