Page 71 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 aGUSTUS 2019

Title KARTU PRAKERJA JOKOWI BERPOTENSI BERANTAKAN, BEGINI BACAAN PENGAMAT
Media Name rmol.id
Pub. Date 20 Agustus 2019
https://politik.rmol.id/read/2019/08/20/399970/kartu-prakerja-jokowi-b erpotensi-
Page/URL
berantakan-begini-bacaan-pengamat
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Rencana pemerintah untuk menjalankan program Kartu Prakerja pada 2020 nanti
dinilai terlalu cepat dan terlalu prematur untuk direalisasikan pada masa kini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics anda Finance (Indef),
Tauhid Ahmad mengatakan, pelaksanaan Kartu Prakerja sangat terlalu dini jika
dilakukan pada 2020. Karena, Kementerian Ketenagakerjaan masih memerlukan
waktu untuk berkoordinasi dan menyamakan data terkini dengan beberapa lembaga
lain untuk mnyaring data masyarakat yang berhak menerima kartu prakerja.

"Jadi bangun database saja itu perlu waktu 1 sampai 2 tahun, karena kan harus
melibatkan BPS untuk kartu Prakerja ini. Kemudian melibatkan industri terkait,
industri yang memang akan mengalami PHK dan sebagainya, mereka harus melapor
ke Kementerian Ketenagakerjaan, itu harus punya database," ucap Tauhid Ahmad di
Kantor INDEF di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Senin (19/8).

Selain itu, Kartu Prakerja juga tidak bisa hanya diserahkan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan, melainkan harus melibatkan kementerian lainnya, wabilkhusus
kementerian pendidikan dan perindustrian agar masyarakat penerima program kartu
prakerja dapat pembekalan pendidikan khusu dan pelatihan industrial agar dapat
menjadi SDM terampil siap kerja kembali.

"Kartu prakerja tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dia harus
berelevansi dengan siapa yang melakukan pendidikan dan pelatihan. Itu tidak boleh
dibebankan kepada BLK (Balai Latihan Kerja) saja, tetapi juga oleh Kementerian
Pendidikan kemudian Kementerian Perindustrian dan sebagainya itu yang belum
selesai," jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus menyiapkan database penerima kartu
prakerja supaya tidak menjadi permasalahan ketika kartu tersebut telah diluncurkan.

"Karena ini akan menjadi problem sosial yang akan meletup di kemudian hari kalau
tanpa ada persiapan yang matang untuk kartu prakerja," tegasnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah harus mulai bertahap
menyelesaikan beberapa kekurangan sebelum resmi menerbitkan kartu prakerja.
Tahapnya yakni melakukan ujicoba serta melakukan validasi data yang telah dibuat
pemerintah.

Page 70 of 81.