Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 APRIL 2020
P. 137

Title          MENKO PEREKONOMIAN: KELUARGA DAPAT BANSOS, ANAK TETAP BISA DAFTAR KARTU
                              PRAKERJA
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      16 April 2020
               Page/URL       https://money.kompas.com/read/2020/04/16/212100126/menko-perekonomian- -
                              keluarga-dapat-bansos-anak-tetap-bisa-daftar-kartu
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               JAKARTA,  - Pemerintah menetapkan beberapa syarat bagi masyarakat yang
               berminat untuk bisa lolos  verifikasi  program  Kartu  Prakerja.

               Salah satunya, calon peserta tidak menerima bantuan sosial (  bansos  ) dari
               pemerintah. Dalam proses verifikasi pun, pemerintah akan melakukan pemeriksaan
               data  dengan  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial untuk
               memastikan calon peserta bukan merupakan penerima (bansos) seperti Program
               Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung TUnai (BLT) dari pemerintah.

               Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomnian  Airlangga  Hartarto
               menjelaskan syarat tersebut tidak berlaku untuk anak dari keluarga penerima
               bansos.


               Dalam artian, jika sebuah keluarga sudah menerima bansos dari pemerintah, jika
               memiliki anak berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak bekerja atau sumber
               pendapatannya terdampak pandemik virus corona (covid-19), maka dia tetap
               berhak untuk mendapat manfaat dari program Kartu Prakerja.

               "Terkait verifikasi, pertama verifikasi usianya di atas 18 tahun tidak sedang
               bersekolah. Itu diverifikasi data di Kemendikbud, kemudian tidak sedang menerima
               program bansos seperti PKH dan BLT, tapi kalau dari keluarga itu anaknya bisa ikut
               pelatihan," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (16/4/2020).

               Menurut pria yang juga Ketua Umum Golkar itu, saat ini masing-masing
               kementerian/lembaga (K/L) telah memberikan data mengenai korban pemutusan
               hubungan kerja (PHK) yang bakal menjadi prioritas penerima program Kartu
               Prakerja.

               Beberapa K/L tersebut di antaranya adalah Kementerian Ketenagakerjaan,
               Kementerian Pariwisata, dan BPJS Ketenagakerjaan.

               Nantinya, data dari kementerian akan diverifikasi dengan data yang masuk di server
               Kartu Prakerja.

               "Meski terdaftar di berbagai kementerian, tapi yang terkait tidak daftarkan diri,
               maka tidak ikut Prakerja ini. Tapi mereka yang masuk, akan diberikan undangan.



                                                      Page 136 of 179.
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142