Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JULI 2019
P. 40
akan mengerahkan seluruh jajarannya hingga unit-unit di daerah untuk mendukung
berjalannya investasi dan menghasilkan kontribusi yang positif.
"Kita harus sudah punya kemampuan untuk kordinasi dengan industri, konsolidasi
dengan Pemda untuk bisa memastikan prioritas nasional ini bisa dijalankan di
daerah-daerah," katanya.
Hanif mengingatkan kepada 126 pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik untuk
tetap menjaga integritas dan menghindarkan sikap aneh-aneh dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Integritas itu wajib tak bisa ditawar-tawar, ini bicara keluarga bukan bicara siapa-
siapa. Pikirkan keluarga kita, kita jaga integritas sebaik-baiknya. Apalagi yang mau
pensiun, jangan sampai aneh-aneh, repot nanti kalau sudah pensiun. Sebab di masa
pensiun kita ingin hidup tenang," kata Hanif.
Pesan kedua Menaker yakni agar memperkuat sinergi dan kordinasi, kerja sama
antar unit, ego sektoral dan unit sektoral harus dibuang betul karena ego-ego ini
akan menular.
"Ketiga, bekerja dengan terobosan. terutama di bagian Program Evaluasi dan
Pelaporan (PEP). Kalau buat program, jangan dikit-dikit copy paste. Tolong teman-
temen PEP, gali ide-ide baru, hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, untuk bener-benar ada
inovasi di Kemnaker ini. Kuncinya yang penting buka diri, buka pikiran dan saling
membantu sama lain," kata Hanif.
Hanif menegaskan seluruh proses pelantikan kepada 126 pejabat eselon sudah
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
Adapun tiga tujuan pelantikan tersebut yakni pertama untuk mengisi kekosongan
jabatan karena sudah banyak yang pension. Kedua, memberikan kesempatan
promosi bagi pegawai yang layak dipromosikan.
Ketiga, untuk penyegaran mutasi karena ada yang sudah lama bercokol di suatu
tempat. "Semakin lama pejabat "ngendon" di suatu tempat maka akan terjadi
rezimentasi. Rezimentasi ini membuat organisasi dan kaderisasi menjadi tidak
berkembang," katanya.
Hanif menilai pejabat administrator dan pejabat pengawas merupakan ujung
tombak dari eksekusi kebijakan dan pelaksanan tugas di lapangan. Karena itu, selain
bisa cepat menyesuaikan diri dengan bidang tugas dan jabatannya, sebagai ujung
tombak harus mengikuti dengan garis kebijakan di atasnya.
"Saya minta betul pejabat administrator dan pengawas bisa menjadi ujung tombak
dalam seluruh eksekusi program Kemnaker dalam rangka menggenjot program SDM
yang akan makin tampak dari sisi pembiayaan di tahun 2020 mendatang,"
ungkapnya.
Page 39 of 40.
