Page 115 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 115
LAWAN MAFIA PENEMPATAN ILEGAL, NEGARA TAK BOLEH KALAH
Ketua Badan Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani menegaskan,
pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai salah satu pemasok devisa terbesar kedua bagi
Indonesia, harus mendapat perlakuan layak dan rasa hormat dari negara.
Ditegaskannya, negara harus selalu hadir dalam setiap permasalahan PMI, terutama dalam
memberantas mafia penempatan ilegal.
"Mereka (mafia) yang selama ini berpesta pora mengambil keuntungan besar dari bisnis kotor
ini, ini harus menjadi komitmen serius negara,"tegas Benny usai Rakornas BP2MI, Satgas
Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia di
Intercontinental Bandung, Rabu (6/10/2021).
Ditambahkan Benny, BP2MI menginginkan adanya satgas yang dibentuk langsung oleh Presiden
RI dalam melakukan tugas pencegahan dan pemberantasan sindikat ilegal penempatan PMI.
Pasalnya satgas internal BP2MI saat ini kewenangannya sangat terbatas. Koordinasi dengan
instansi terkait lainnya menurut Benny, hanya sebatas koordinasi.
"Kementrian maupun lembaga yang terlibat bersifat instruktif, tidak lagi koordinatif, ini harapan
kita. Tapi kita tidak boleh juga karena kewenangan terbatas, kita tidak melakukan apapun.
Karena para sindikat dan mafia terus bekerja. Kita tidak boleh kalah langkah dibandingkan
mereka,"tegas dia.
Ia juga mengatakan, negara tidak boleh bertekuk lutut dan kalah melawan mafia penempatan
ilegal. Negara mempunyai kewenangan besar yang diberikan oleh undang-undang dan memiliki
pemerintahan dari pusat hingga daerah.
"Masa kita harus kalah oleh segelintir mafia, oleh sindikat. Sama artinya negara ini bertekuk lutut
dibawah kaki mereka (mafia). Artinya negara dinyatakan tidak berdaya dihadapan mereka, ini
tidak boleh. Negara mempunyai otoritas, negara mempunyai kekuasaan. Melalui rakornas ini kita
ingin tunjukan negara hadir,"jelas Benny yang juga Ketua Satgas Sikat Sindikat.
Benny kembali menegaskan, negara tidak boleh kalah melawan sindikat atau mafia apapun
bentuknya, termasuk perdagangan orang. Selain itu juga BP2MI ujar Benny, ingin hukum
bekerja, melawan dan memberantas mafia maupun sindikat penempatan ilegal PMI.
Ketua Dewan Pengarah Satgas Sikat Sindikat Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, pihaknya
memberikan dukungan penuh kepada Kepala BP2MI dan tim, agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan. Suhardi juga menyatakan, keterlibatan oknum kementrian maupun lainnya di dalam
sindikat penempatan ilegal sudah jelas. Sehingga dibutuhkan dukungan kuat dari berbagai lini
dalam memberantas sindikat tersebut.
"Identifikasi jelas. Semua oknum ada dilintasan kementerian dan lembaga. Kita jangan sampai
kalah, nah disitulah tugas-tugas kami untuk mendorong itu semuanya. Jangan sampai hanya
gara-gara segelintir orang semua berpangku tangan, tidak bergerak,"tegas jendral bintang tiga
ini.
Suhardi Alius juga mengatakan, untuk mendukung BP2MI, pihaknya melibatkan penyidikan
kepolisian, kejaksaan hingga PPATK.
Kejahatan terhadap PMI bersifat extraordinary, bukan sekedar TPPO namun juga berbagai tindak
pidana lainnya, melibatkan banyak oknum dari berbagai instansi (K/L) dan membutuhkan
kerjasama berbagai pihak, perlu penanganan yang luar biasa, pendekatan yang bersifat
114
