Page 153 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 153
Sedangkan jaring pengaman yang bersifat, dalam hal ini berhenti bekerja, saat ini sudah tersedia
program JKP.
Sebagaimana diketahui, dalam Permenaker 19/2015, manfaat JHT bagi peserta yang berhenti
bekerja dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan. Adanya manfaat
JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja. Sehingga,
manfaat JHT yang diterima pekerja di masa pensiun nanti menjadi lebih besar.
Jikapun peserta ingin mengambil manfaat JHT sebelum pensiun, dimungkinkan jika telah
menjadi peserta minimal 10 tahun dan manfaat yang diambil pun maksimal 30 persen dari jumlah
JHT yang bersangkutan.
"Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi
dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga
sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis
dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh," jelas Putri.
Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya atau sering disebut MLT.
MLT JHT saat ini dikhususkan untuk membantu perumahan bagi pekerja/buruh. Manfaat
tambahan semata-mata juga upaya mengatasi masalah perumahan yang menjadi pemerintah.
Menurut Putri pemerintah terus berupaya agar seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
benar-benar memberi manfaat bagi pesertanya. Ia bilang pihaknya terus mendorong BPJS
Ketenagakerjaan untuk berinovasi dalam mengembangkan manfaat, pelayanan, maupun
cakupan kepesertaan.
"Pemerintah tentu sangat berharap agar seluruh manfaat Jaminan Sosial dapat benar-benar
memberikan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh," ujar Putri.
152
