Page 234 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 234
Judul Realisasi Bantuan Subsidi Upah di Bengkulu Capai Rp 8,7 Miliar
Nama Media Rakyat Bengkulu
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL Pg3
Jurnalis carminanda
Tanggal 2021-10-06 09:47:00
Ukuran 143x66mmk
Warna Warna
AD Value Rp 17.875.000
News Value Rp 89.375.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Syarwan (Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu) Untuk
BSU Kementerian Ketenagakerjaan sudah tersalurkan Rp8,7 miliar untuk 8.790 pekerja
neutral - Syarwan (Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu)
Tentunya kita pun berharap program stimulus bagi pekerja ini dapat membangkitkan ekonomi
masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu. Karena sama-sama kita ketahui, sejak pandemi
melanda berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat
Ringkasan
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Syarwan mengatakan
program Bantuan Subisidi Upah (BSU) sepanjang 2021 telah menyasar sebanyak 8.790 pekerja
dengan total anggaran mencapai Rp8,7 miliar. Ia mengatakan, pekerja yang menjadi penerima
manfaat program BSU tersebut merupakan pekerja yang berada di zona Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level III.
REALISASI BANTUAN SUBSIDI UPAH DI BENGKULU CAPAI RP 8,7 MILIAR
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Syarwan mengatakan
program Bantuan Subisidi Upah (BSU) sepanjang2021 telah menyasar sebanyak 8.790 pekerja
dengan total anggaran mencapai Rp8,7 miliar. Ia mengatakan, pekerja yang menjadi penerima
manfaat program BSU tersebut merupakan pekerja yang berada di zona Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level III.
"Untuk BSU Kementerian Ketenagakerjaan sudah tersalurkan Rp8,7 miliar untuk 8.790 pekerja,"
kata Syarwan di Bengkulu, Senin.
Ia menjelaskan, penyaluran program BSU ke pekerja yang menerima upah dibawah Rp5 juta per
bulan dan berada di zona PPKM level III tersebut sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
233
