Page 67 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 67

"Kemenaker  sudah  menerima  usulan  dari  BP  Jamsostek  terkait  perhitungan  iuran  JKP  yang
              dibayarkan  pemerintah  untuk  tahun  2022,  yaitu  sebesar  Rp  920,71  miliar,"  ujar  Sekretaris
              Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (6/10/2021).

              Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2021 disbeutkan
              bahwa iuran JKP sebesar 0,46 persen dari upah sebulan. Di mana iuran tersebut akan dibayarkan
              oleh pemerintah dan rekomposisi iuran program lainnya.

              Pemerintah membayar iuran peserta JKP sebesar 0,22 persen dari upah sebulan dengan batas
              maksimal  upah  Rp  5  juta  per bulan.  Sementara  rekomposisi  iuran  terdiri  dari  iuran  Jaminan
              Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14 persen dan Jaminan Kematian 0,1 persen.

              Usulan  anggaran  iuran  JKP  tersebut  telah  memperhitungkan  eligibilitas  peserta  tahun  2022.
              Berdasarkan beleid yang sama, peserta JKP merupakan peserta BP Jamsostek yang terdaftar
              pada program JKN, JKK, JKM, JP, dan JHT pada perusahaan menengah dan besar serta peserta
              program JKN, JKK, JHT, dan JKM pada usaha mikro dan kecil.
              Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

              Daftarkan email "Saat ini proses pengusulan kepada pengajuan APBN," ungkap Anwar.

              JKP bertujuan untuk menjadi jaring pengaman yang bersifat jangka pendek. Sementara Jaminan
              Hari Tua (JHT) merupakan jaminan sosial yang bersifat jangka panjang.

              Kemenaker akan mengevaluasi pelaksanaan program JHT yang saat bisa dicairkan bagi pekerja
              yang telah berhenti bekerja. Kajian dilakukan untuk mengembalikan pencairan JHT dalam skema
              jangka panjang.

              "Hal ini juga sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis
              dan  sinergis  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  pekerja/buruh,"  jelas  Dirjen  PHI  dan
              Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri.

              Sebelumnya  pada  tahun  2015  lalu,  JHT diatur dapat  dicairkan  setelah masa  kepesertaan  10
              tahun.  Namun,  halnitu  diunah  hingga  saat  ini  JHT  bisa  dicairkan  tanpa  minimal  masa
              kepesertaan.

              (Reporter:  Abdul  Basith  Bardan  |  Editor:  Herlina  Kartika  Dewi)  Artikel  ini  telah  tayang  di
              Kontan.co.id dengan judul: Pemerintah siapkan anggaran Rp 920 miliar untuk iuran jaminan
              kehilangan pekerjaan.

























                                                           66
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72