Page 160 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2021

PEMERINTAH PASTIKAN BSU TAK ADA BIAYA ADMINISTRASI

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memastikan bahwa dana bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji/upah (BSU) yang disalurkan melalui Bank Himbara tidak dikenakan potongan
apapun, termasuk potongan biaya administrasi.

"Jadi bantuan BSU sebesar 1 juta rupiah tersebut dapat ditarik atau dicairkan seluruhnya," kata
Menaker Ida lewat keterangan tertulisnya, Senin (27/9/2021).

Menaker Ida menjelaskan, saat ini penyaluran BSU telah memasuki tahap V dengan total data
calon penerima BSU yang telah diserahkan BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker sebanyak
7.748.630 calon penerima. Setelah melalui proses pemadanan data, BSU telah disalurkan
sebanyak 4.911.200 orang penerima.

"Kita prioritaskan penerima BSU ini tidak menerima program lain, sehingga ada pemerataan
penyaluran berbagai bantuan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah," katanya.

Menaker Ida bersyukur, BSU yang digulirkan pemerintah dapat membantu pekerja/buruh yang
terdampak pandemi COVID-19, khususnya di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM).

"Kita berharap semua program ini akan selesai di Bulan Oktober 2021," ujarnya.

Seperti diketahui Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos)
Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, penyaluran BSU tahun 2021 ini, Kemnaker hanya
menyalurkan BSU lewat rekening HIMBARA. Sehingga pekerja yang telah memenuhi syarat dan
lolos verifikasi, namun tak memiliki rekening HIMBARA, akan dibukakan rekening baru secara
kolektif (burekol).

Indah menegaskan, total data calon penerima BSU yang dikirimkan BPJSTK sebanyak 7.748.630
calon penerima. Setelah melalui proses pemadanan data, BSU telah disalurkan sebanyak
4.911.200 orang penerima.

"Total dana yang telah disalurkan hingga saat ini per-24 September, sebesar
Rp4.911.200.000.000 (Rp4,9 Triliun), yang terdiri dari rekening existing Bank Himbara dan
burekol," ujarnya.

Ditegaskan Indah Anggoro Putri, dalam penyaluran BSU melalui rekening Himbara selama ini,
juga ditemukan berbagai permasalahan. Yakni komunikasi antar Bank di kantor pusat dan kantor
cabang yang tidak sinkron telah mengakibatkan proses aktivasi tak bisa dilakukan secara cepat.

"Kedua, terbatasnya sumber daya Bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif,"
katanya.

Ketiga, gagal salur untuk rekening eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh
bank sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh KPA. Keempat, kurangnya diseminasi Bank
kepada pekerja penerima BSU mengenai mekanisme penyaluran BSU.

Kelima, perusahaan menolak menerima dana BSU untuk pekerja karena kurangnya sosialisasi
kriteria penerima BSU.

"Keenam, lemahnya koordinasi dan sosialisasi antara BPJS TK Pusat dengan kantor cabang dan
BPJS TK dengan Bank Himbara dalam pelaksanaan penyaluran BSU," ujar Dirjen Indah. []

159