Page 5 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2021
P. 5
Judul Ingin Mendapatkan Bantuan Subsidi Upah/Gaji BSU Kemnaker Rp 1
Juta, Begini Cara Daftarnya
Nama Media priangantimurnews.pikiran-rakyat.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-
1222687705/ingin-mendapatkan-bantuan-subsidi-upahgaji-bsu-
kemnaker-rp-1-juta-begini-cara-daftarnya
Jurnalis Aldi Nur Fadilah
Tanggal 2021-09-28 08:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Belum mendapatkan Bantuan Subsidi Upah/Gaji BSU Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker.
Jika anda merasa sebagai pekerja atau buruh di perusahaan namun sedang berada di wilayah
PPKM Level 3 dan 4. Daftar segera BSU Kemnaker. Ataupun jika anda pekerja atau buruh yang
terdampak pandemi Covid-19. Namun belum dapat bantuan BSU Kemnaker 2021.
INGIN MENDAPATKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH/GAJI BSU KEMNAKER RP 1 JUTA,
BEGINI CARA DAFTARNYA
Belum mendapatkan Bantuan Subsidi Upah/Gaji BSU Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker.
Jika anda merasa sebagai pekerja atau buruh di perusahaan namun sedang berada di wilayah
PPKM Level 3 dan 4. Daftar segera BSU Kemnaker. Ataupun jika anda pekerja atau buruh yang
terdampak pandemi Covid-19. Namun belum dapat bantuan BSU Kemnaker 2021.
Namun sebelum mendaftarkan akun, perhatikan syarat penerima BSU Kemnaker. Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK Peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021
Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah
dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta
lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar
upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh:
Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000
Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah
Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri,
properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi
data sektoral BPJSTK)
4
