Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020

Title 36 PERUSAHAAN DI JABAR TERIMA PERSETUJUAN PENANGGUHAN UMK
Media Name republika.co.id
Pub. Date 13 Januari 2020
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/20/01/13/q3zyv636 8-36-
Page/URL
perusahaan-di-jabar-terima-persetujuan-penangguhan-umk
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jumlah perusahaan yang disetujui penangguhan upah minimum kota/kabupaten (UMK)
2020, bertambah. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Jabar M Ade Afriandi, awalnya jumlah perusahaan yang disetujui penangguhan ada 35.
Namun, setelah diverifikasi kembali bertambah menjadi 36.

Ade mengatakan, Disnakertrans Jabar melaporkan 36 perusahaan yang layak untuk
ditangguhkan UMK selama 2020 tersebut, kepada Gubernur Jawa Barat. Jumlah tersebut
berasal dari 113 perusahaan dari 13 daerah yang mengajukan penangguhan pada
Disnakertrans Jabar setelah penetapan UMK 2020 pada akhir November 2019 lalu.

"Hasil tim verifikasi Dewan Pengupahan Provinsi ada 36 perusahaan yang perlu
dipertimbangkan pada penangguhan UMK 2020," ujar Ade kepada wartawan, akhir pekan
ini.

Ade menjelaskan, ke 36 perusahaan tersebut dari sisi administrasi atau dokumen maupun
verifikasi di lapangan menunjukkan mereka betul-betul kesulitan untuk bisa menerapkan
UMK 2020. "Sisanya yaitu 77 perusahaan tidak memenuhi kelengkapan sesuai dengan
Kepmenaker 231/2003 untuk administrasi dan teknisnya," katanya.

Menurut Ade, pihaknya akan melakukan pembahasan lanjutan terhadap 77 perusahaan
tersebut. Nantinya, bisa saja akan ada penambahan perusahaan yang dipertimbangkan atau
bahkan jumlahnya akan tetap hanya 36 perusahaan.

"Pekan depan, kami akan rapat lagi dengan dewan pengupahan. Penambahan bisa saja,
tapi kami belum bisa memastikan karena mereka tidak memberikan dokumen dan
menjelaskan kesulitan itu. Jadi belum diputuskan, baru selesai 36," paparnya.

Dalam proses verifikasi, menurut Ade, dari Dewan pengupahan membentuk empat tim
verifikasi dan teknis lapangan fungsinya memeriksa dokumen administrasi. Mereka pun,
membuktikan di lapangan proses tahapan yang dilakukan perusahaan agar betul-betul
memberikan keyakinan kepada pemerintah bahwa mereka kesulitan atau tidak mampu
bayar UMK.

"Dari empat tim banyak catatan dari mereka yang menyatakan tidak mampu," katanya.

Sehingga, kata dia, kurangnya persyaratan tersebut, belum bisa menjelaskan secara pasti
kalau perusahaan ini tak mampu bayar. "Jadi kami melakukan verifikasi lapangan tanggal 8
dan 9 kemarin. Sebelumnya pada 6 dan 7 Januari kami lakukan verifikasi administrasi,"
katanya.

Page 7 of 175.