Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengukuhkan Kepengurusan Asosiasi Pengawas
Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) dan Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI) Periode
2020-2023 di Ruang Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Rabu (17/3/2021). Menaker Ida
menyatakan, pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial memiliki peran
penting dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam menciptakan ketenangan kerja dan
kemajuan berusaha. Oleh karenanya, pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan
industrial dituntut untuk memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kondisi
ketenagakerjaan yang kondusif.

MENAKER IDA KUKUHKAN APKI DAN AMHI PERIODE 2020-2023

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengukuhkan Kepengurusan Asosiasi
Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) dan Asosiasi Mediator Hubungan Industrial
(AMHI) Periode 2020-2023 di Ruang Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Menaker Ida menyatakan, pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial
memiliki peran penting dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam menciptakan
ketenangan kerja dan kemajuan berusaha. Oleh karenanya, pengawas ketenagakerjaan dan
mediator hubungan industrial dituntut untuk memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan
kondisi ketenagakerjaan yang kondusif.

"Pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial punya peran yang sangat vital
dan mampu bekerja secara profesional untuk menciptakan keadilan sosial dan hubungan kerja
yang harmonis," kata Menaker Ida.

Menaker Ida menyambut baik dan mengapresiasi pembentukan APKI dan AMHI. Ia berharap
pengukuhan 2 organisasi ini mampu mengoordinasi dan mengonsolidasi antara unit hubungan
industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Diharapkan juga, keberadaan 2 organisasi profesi
ini mampu mengilhami sinergi aparatur ketenagakerjaan yang membidangi pelatihan,
penempatan tenaga kerja, pengawasan dan pembinaan hubungan industrial, serta berkolaborasi
dengan stakeholder terkait.
"Koordinasi dan konsolidasi Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial ini
menjadi langkah awal agar diikuti oleh instruktur, pengantar kerja serta penguji K-3, sehingga
ke depan, tercipta sinergi, kesatuan visi dan langkah bersama antar seluruh insan bidang
ketenagakerjaan," kata Menaker Ida.

Menaker Ida juga meminta momentum pengukuhan APKI dan AMHI mampu mendukung
pelaksanaan agenda 9 Lompatan Besar Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberikan
layanan terbaik bidang ketenagkerjaan bagi masyarakat.
"Saya berharap APKI maupun AMHI mampu menjadi organisasi profesi yang kuat, mandiri dan
profesional, serta menjadi wadah komunikasi dan pengembangan SDM Pengawas
Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial yang cerdas dan unggul," kata Menaker Ida.

Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, menambahkan, saat ini pejabat fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan yang ada sebanyak 1.556 orang sedangkan pejabat fungsional
Mediator Hubungan Industrial sebanyak 820 orang.

"Untuk itu dalam melakukan tugas fungsinya, pejabat fungsional di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan harus saling berkoordinasi dan bekerjasama agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas," kata Dirjen Haiyani.

19