Page 109 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2019

Title DIBUTUHKAN REGULASI KHUSUS ATUR PENGELOLAAN DANA PENSIUN
Media Name okezone.com
Pub. Date 23 Juli 2019
https://economy.okezone.com/read/2019/07/23/320/2082678/dibutuhkan-reg ulasi-
Page/URL
khusus-atur-pengelolaan-dana-pensiun
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Meskipun Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah terbit
sejak 2011, namun Program Jaminan Sosial Nasional masih semerawut.

Ini terjadi lataran jajaran PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) masih
bersikeras mengelola dana pensiun dan tabungan hari tua yang seharusnya
dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal dalam ketentuan yang juga termaktub dalam Undang-Undang Sistem
Jaminan Sosial Negara, ketiga pihak harus melebur dan menuntaskan penyusunan
peta jalan (Roadmap) terkait pengalihan Program Jaminan Sosial paling lambat
2014.

Di mana peta jalan itu akan menjadi acuan bagi jajaran Taspen dan Asabri untuk
mengalihkan pengelolaan dana pensiun dan tabungan hari tua ke BPJS
Ketenagakerjaan.

"Pada dasarnya ini terkait tumpang tindih regulasi. Kalau mau digabungkan, harus
ada regulasi teknis yang mengatur itu. Sampai sekarang kan belum ada," ujar Wakil
Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Molornya pengalihan dana pensiun dan tabungan hari tua yang masuk dalam
Program Jaminan Sosial, Jazilul bilang tak lepas dari lambannya kinerja pemerintah
dalam mengeluarkan aturan turunan yang seharusnya terbit dua tahun setelah
Undang-Undang BPJS diterbitkan.

Saat itu, Sekretaris Kabinet dinilai lambat dalam hal penunjukan Kementerian atau
lembaga Pemerintah mana yang bertugas menyusun rancangan peraturan tersebut

Padahal jika mengacu beleid yang ada dana pensiun, harusnya dana pensiun
terkoleksi secara mandiri atau disebut sistem fully funded. Ini lantaran pengelolaan
dana pensiun yang dikelola ketiga pihak tadi mencapai 8 juta peserta dengan dana
pengelolaan mencapai Rp270 triliun.

Page 108 of 122.