Page 86 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 FEBRUARI 2019
P. 86
Deviyan juga berharap dari kasus demonstrasi mantan AMT kontrak dari perusahaan
rekanan ini ada langkah-langkah perbaikan dalam menata hubungan pekerja dan
manajemen dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Termasuk adalah yang berkaitan dengan tenaga kerja waktu tertentu (outsourcing)
yang merupakan kerja sama antara perusahaan penerima kontrak kerja dengan
perusahaan pemberi kerja pada perusahaan lain (rekanan).
"Pertamina secara umum sudah tak ada kaitannya lagi dan tak sesuai undang-
undang dan peraturan ketenagakerjaan jika memenuhi tuntutan mantan AMT ini,"
tegas Deviyan.
Pertamina, kata Deviyan, dalam hal hubungan ketenagakerjaan dengan mantan
AMT ini tak bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan mereka. Apabila
dipenuhi, imbuh dia, justru akan melanggar ketentuan penerimaan karyawan tetap
yang berlaku umum.
Sementara Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam yakin, sikap pemerintah
terkait tuntutan para mantan AMT ini akan hati-hati. Pemerintah, kata dia, tidak
akan mengangkat mantan karyawan kontrak PT GUN tersebut menjadi pegawai
Pertamina. Sebab, jika tuntutan AMT dipenuhi, maka semua karyawan yang menjadi
mitra Pertamina akan bisa menuntut hal yang sama.
"Hubungan kerja mereka bukan dengan Pertamina tetapi PT GUN dan perusahaan
ini bukan anak perusahaan Pertamina. Kerja sama PT GUN dengan Pertamina
merupakan kerja sama business to business," tegasnya.
Page 85 of 99.
