Page 125 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2019
P. 125
Ketiga kepala daerah tersebut hadir di kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk menerima
pengahargaan dari BPJS Ketenagakerjaan atas inisiatif pemerintah dari daerah
tersebut dalam mendaftarakan masyarakat pekerjanya yaitu pegawai pemerintah
bukan aparatur sipil negara (PPBASN) dan aparat desa di tahun 2018 sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan dan telah menganggarkan hal yang sama dalam APBD 2019
untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Ilyas mengatakan, setiap warga negara terutama pekerja berhak mendapat
perlindungan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.
"Untuk itu kami mengajak seluruh kepala daerah agar terus mengingatkan seluruh
perusahaan dan pekerja di daerah supaya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan,"
kata dia.
Menurut Ilyas, pihaknya berterima kasih kepada pemerintah Kota Palu, Kabupaten
Minahasa dan Kabupaten Bombana atas dukungannya dalam menjalankan program
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakatnya, khususnya
PPBASN dan aparat desa yang telah di daftarkan pada tahun 2018 dan
menganggarkan kembali iuran pendaftarannya di tahun 2019 ini.
Selain itu, Ilyas juga mengapresiasi seluruh bentuk peraturan yang berupa kewajiban
ataupun himbauan yang telah diterbitkan oleh masing-masing daerah kepada
masyarakat pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengacu
pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN).
"Dan pada dasarnya jika kita mengacu pada undang-undang tersebut, maka seluruh
pekerja berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang dilaksanakan BPJS
yang dibentuk oleh undang-undang itu sendiri," kata dia.
Page 124 of 248.
