Page 190 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2019
P. 190
perusahaan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengacu pada
Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 dan Undang-undang SJSN Nomor 40
Tahun 2004.
"Jika, mengacu pada undang-undang tersebut, maka seluruh pekerja berhak
mendapatkan perlindungan jaminan sosial, baik pekerja badan usaha, persero,
yayasan, maupun pekerja sosial keagamaan," ujar Ilyas.
Dia berharap Kota Palu, Kabupaten Minhasa dan Bombana menjadi contoh bagi
daerah lainnya. Ketika menjawab pertanyaan, Ilyas mengatakan baru separo dari
kabupaten kota yang komit pada program jaminan sosial ketanagakerjaan.
"Mereka ini yang komit dan melaksanakannya secara penuh, dan menerbitkan
aturan agar perusahaan swasta juga mendaftarkan dan melindungi pekerjanya dari
risiko kerja," ucap Ilyas.
Tafdil menyatakan salah satu alasan mendaftarkan 3.748 pegawai non ASN dan
1.252, aparatur desa adalah untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi
pekerja dan keluarganya.
Sementara Bupati Minahasa Royke mengatakan pihaknya mendaftarkan 2.630 non
ASN dan 4.092 aparatur desa, disamping memenuhi amanat UU, juga untuk
memenuhi janji kampanye. "Usai dilantik, kami langsung menganggarkan biaya
pembayaran iuran kepada mereka dalam APBD Perubahan. Juga, untuk 2000
ustadz, pendeta, pastor, marbot dan petugas gereja," kata Royke
Di sisi lain, Sigit alias Pasha Ungu mengapresiasi kerja sama dengan Cabang BPJS
Ketenagakerjaan Palu yang menjadikan pihaknya lebih mudah melaksanakan
amanah UU tentang hak pekerja. "Kami sudah pada tahap melaksanakan dan
merangkul sebanyaknya pekerja perusahaan swasta untuk jadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan," ujar Pasha.
Dia mengakui gempa bumi baru-baru menjadi sedikit kendala bagi semua pihak
untuk melindungi hak-hak pekerja dari risiko kerja, seperti kecelakaan, kematian,
hari tua dan pensiun. Dia berharap semua segera pulih dan masyarakat Palu bisa
bekerja normal seperti sedia kala.
Page 189 of 248.
