Page 98 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2019
P. 98
kompetensi atau pengalaman kerja sesuai jabatan selama lima tahun. TKA juga
diwajibkan mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan
dengan laporan pelaksanaan pelatihan.
Ketentuan dan persyaratan tersebut, menurut dia, merupakan bentuk pengendalian
pemerintah terhadap penggunaan TKA. "Intinya Indonesia tidak bebas tenaga kerja
asing. Setiap TKA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,"
jelas Hanif.
Hanif mengaku, sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan, Indonesia
merupakan negara terbuka yang tidak melarang keberadaan TKA. Semua TKA yang
sudah memenuhi ketentuan yang telah diatur pemerintah, boleh masuk ke Indonesia.
"Tetapi yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan, pemerintah
melakukan tindakan tegas melalui pengawasan dan penegakan hukum," tegas dia.
Hanif juga mengklaim pemerintah telah menerapkan persyaratan ketat dalam
penggunan TKA dan menindak tegas penggunaan TKA yang tak sesuai ketentuan.
Terkait isu TKA di Morowali, Hanif meminta, masyarakat menyikapi dengan bijak
invetasi Tiongkok di Indonesia. Meski mendatangkan TKA, investasi Tiongkok di
Morowali telah membuka 25 ribu tenaga kerja Indonesia. "Di kawasan Morowali,
investasi China di sana membuka 28 ribu lapangan kerja, tiga ribu diisi tenaga kerja
China, sedangkan 25 ribu orang diisi tenaga kerja Indonesia," ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, isu tenaga kerja Tiongkok mengambialih lapangan kerja
di Indonesia tidak benar. Faktanya, menurut dia, pekerja Tiongkok hanya sekitar 10,7
persen dari total lapangan kerja di Morowali. "Kalau tidak ada investasi dari China
justru 28 ribu lapangan kerja yang ada di Morowali menjadi tidak ada. Jangan Salah
paham," kata dia.
Ia juga membantah demo yang terjadi di Morowali saat ini terkait dengan TKA.
Menurut dia, semua demo pekerja di sana terkait dengan penetapan upah minimum.
Page 97 of 248.
