Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER2019
P. 181
Title FORKAS JATIM SOROTI PEMERINTAH NAIKKAN UMK 2020
Media Name harianbhirawa.com
Pub. Date 12 November 2019
Page/URL http://harianbhirawa.com/forkas-jatim-soroti-pemerintah-naikkan-umk-20 20/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) untuk tahun 2020 mendatang
sebesar 8,51 disorot para pelaku usaha di Jawa Timur. Dalam hal ini, Forum Komunikasi
Asosiasi (Forkas) Pengusaha Jawa Timur saat media gathering bertema "Tantangan
Kabinet Indonesia Maju Ditengah Ancaman Resisi Ekonomi Global" yang digelar di
Resto kawasan Bypass Juanda, Sidoarjo, Selasa (12/11) kemarin.
Ketua Forkas Pengusaha Jatim, Nur Cahyudi mengatakan pemerintah telah
mengeluarkan PP 78. Dimana kenaikan upah itu harus berdasarkan inflasi dan
pertumbuhan ekonomi. Aturan itu harus ditaati, baik oleh pelaku usaha maupun
pekerja.
"Sementara di Jatim sendiri upah-upah di ring 1 dengan diluar ring 1 itu ada disparitas.
Apakah itu di Ngawi, Madiun, Nganjuk dan sebagainya. Jangan sampai kebijakan ini
kemudian dikeluarkan melebihi dari aturan yang telah ditetapkan," katanya.
Nur menjelaskan, hal ini dibutuhkan komitmen dari pemangku kepentingan di Jatim.
Artinya untuk menjaga kepastian hukum terhadap penetapan UMK berdasarkan PP
78. Pihaknya mengimbau kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang
seimbang dan adil bagi pekerja dan pengusaha.
"Yang harus diperhatikan adalah aspek kemampuan perusahaan. Pengusaha sendiri
juga tidak mau kalau karyawannya tidak sejahtera. Tapi tingkat kesejahteraan itu harus
diimbangi dengan produktivitas. Artinya, upah dan produktivitas ada keseimbangan,
itu yang penting," terangnya.
Besaran UMK ini, lanjut Nur, tidak semua sektor mampu dalam memberikan
kompensasi upah dalam suatu daerah tertentu. "Karena kemampuannya kan berbeda-
beda," tambahnya.
Ketika UMK 2020 jadi diberlakukan, Nur membeberkan ada beberapa industri yang
meminta penangguhan. Seperti industri padat karya yang meliputi industri sepatu,
tekstil, furniture, makanan-minuman (mamin) dan perkayuan olahan. "Ada lima
indsutri padat karya ini minta diperhatikan juga. Karena di Jabar itu ada upah khusus
yang Gubernur melakukan diskresi, khususnya untuk indsutri padat karya," jelas Nur.
Page 181 of 182.
