Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2020
P. 73
Selain itu, lanjutnya mereka juga punya kekhawatiran lebih karena putra-putrinya
tidak ada yang mendampingi, di saat sang ibu di pabrik. Hal ini berpotensi untuk
mengurangi hak anak mendapat perhatian serta rawan terhadap keamanan.
"Jika buruh Ibu memilih tidak masuk bekerja demi mendampingi anak, hal ini
berkonsekwensi buruh ibu kehilangan upah dan pekerjaan. Artinya keberlanjutan isi
perut akan terganggu," terangnya.
Menurut Jumisih sejumlah kebijakan pemerintah, baik itu Keppres No.11/2020,
Perpu no.1/2020, PP No.21/2020, termasuk Surat Edaran Menaker
No.M/3/HK.04/III/2020 belum menjangkau hal-hal detail ini, supaya hak anak
terpenuhi, hak ibu pun terpenuhi atas upah dan keberlanjutan kerja.
Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah, untuk tidak melakukan praktek
diskriminasi atas buruh industri padat karya.
"Pada saat putra-putri belajar di rumah, maka orangtua selayaknya di rumah juga
dengan jaminan upah, keberlanjutan kerja dan Tunjangan Hari Raya (THR),"
pungkasnya.
(Foto: Instagram/storypabrik).
Page 72 of 184.
