Page 3 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 3
Judul Buruh Tuntut Revisi SK Gubernur Terkait UMK.ok
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg4
Jurnalis ***
Tanggal 2021-12-09 08:31:00
Ukuran 59x180mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 16.225.000
News Value Rp 48.675.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN), kembali melakukan aksi
unjuk rasa yang berlangsung damai. Aksi berlangsung di Istana Presiden Cipanas, Gedung DPRD
Kabupaten Cianjur, dan Pendopo Pemkab Cianjur. Para pekerja menuntut kembali kenaikan Upah
Minimum Kabupaten (UMK) Cianjur. Hal itu karena UMK Cianjur tidak mengalami kenaikan.
BURUH TUNTUT REVISI SK GUBERNUR TERKAIT UMK.OK
Ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN), kembali melakukan aksi
unjuk rasa yang berlangsung damai. Aksi berlangsung di Istana Presiden Cipanas, Gedung DPRD
Kabupaten Cianjur, dan Pen-dopo Pemkab Cianjur.
Para pekerja menuntut kembali kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cianjur. Hal itu
karena UMK Cianjur tidak mengalami kenaikan.
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cianjur Hendra Malik sebagai koordinator lapangan
mengatakan, pihaknya akan melakukan aksi dengan mendatangi beberapa titik untuk menuntut
kenaikan UMK Cianjur.
"Jadi, hari ini kami melakukan aksi di tiga titik. Pertama tadi di Istana Presiden Cipanas, kedua
di Kantor DPRD Cianjur, dan ketiga kami akan menemui bupati di Kantor Pendopo Pemkab
Cianjur. Kami akan tunggu, berani tidak bupati menemui kami," ujar Hendra, di depan Gedung
DPRD Kabupaten Cianjur, Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Rabu (8/12/2021).
Hendra menuturkan, aksi yang dilakukan masih sama. Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat
untuk mengeluarkan atau merevisi surat keputusan (SK) gubernur dalam kenaikan UMK
khususnya di Cianjur.
"Sebelumnya, rekomendasi UMK dari Bupati Cianjur naik sebesar 6,5 persen. Namun, ternyata
ditetapkan nol persen," kata Hendra, seperti dilaporkan kontributor "PR" Muhammad Ginanjar.
Hendra menyampaikan, keputusan gubernur sangat tidak berpihak kepada kaum buruh di
Cianjur.
2

