Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2019
P. 54
Ketua KPK, Agus Rahardjo, usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan
BPJS-TK terkait pencegahan korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/2).
Agus Rahardjo melanjutkan, hasil kajian tersebut nantinya akan dijadikan
rekomendasi kepada pemerintah termasuk juga regulasi yang perlu dibuat agar
proses transformasi sistem jaminan sosial ini bisa terwujud pada 2029. "Nanti, kita
kaji roadmap seperti apa dan perpindahannya bagaimana," katanya.
Dalam kesempatan itu, Ketua KPK juga menyinggung banyaknya laporan dari
masyarakat terkait dana pensiun yang dikelola oleh berbagai perusahaan.
Umumnya, keluhan itu terkait klaim dana pensiun yang tidak masuk akal.
"Kami di KPK juga menerima laporan banyak pihak, terutama terkait dana pensiun
yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan. Misalkan di Jawa Timur, pegawai
menerima pensiun sangat rendah sekali. Ini menjadi fokus kami juga dalam kajian
nanti, supaya bisa merekomendasikan kepada pemerintah jalan yang paling baik
menata sistem sosial security di Indonesia," ungkapnya.
Dukung KPK
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menyatakan
siap mendukung KPK untuk menghadirkan roadmap jaminan sosial ketenagakerjaan
sesuai dengan UU.
"Kami siap bersama dengan KPK untuk melakukan kajian sistem jaminan sosial di
Indonesia. Apakah sistem jaminan sosial di Indonesia sudah sesuai dengan regulasi
yang ada atau ada yang perlu diharmonisasi dan bagaimana implementasi yang
ideal. Ini juga bagian dari ranah kerja sama kami dengan KPK," ungkapnya.
Terkait dengan MoU dengan KPK tentang pencegahan korupsi, Agus Susanto
mengatakan dalam MoU tersebut mencakup pertukaran data informasi, sosialisasi,
pendidikan, dan pelatihan.
"Tentunya ini untuk penguatan integritas di BPJS Ketenagakerjaan, dan ini
merupakan bentuk komitmen penuh BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung
upaya pencegahan korupsi dan juga merupakan rencana besar BPJS
Ketenagakerjaan untuk meningkatkan integritas institusi," ungkapnya.
Page 53 of 84.
