Page 11 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2019

TERINDIKASI DISALAHGUNAKAN, 459 PENGAJUAN PASPOR
Title
DITOLAK
Media Name sindonews.com
Pub. Date 04 Januari 2019
https://daerah.sindonews.com/read/1367751/174/terindikasi-
Page/URL
disalahgunak an-459-pengajuan-paspor-ditolak-1546538965
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

SEMARANG - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah
menangguhkan 459 dokumen permohonan paspor yang diajukan warga sepanjang 2018.
Permohonan tersebut ditolak sebab terindikasi disalahgunakan oleh para pemiliknya. Kepala
Divisi (Kadiv) Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jateng, Ramli HS, mengatakan, pengajuan
paspor yang paling banyak ditangguhkan dari Kantor Imigrasi Wonosobo ada 257 pemohon.
Selanjutnya dari Unit Layanan Paspor (ULP) Wilayah I Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
sebanyak 76 pemohon.

“Kemudian ada 54 pemohon paspor yang ditolak dari Pemalang. Selain itu, terdapat 22
pemohon paspor yang ditolak di Pati, serta 32 pemohon ditolak di Cilacap dan 18 ditolak di
Surakarta," kata Ramli, Kamis (3/1/2018).

Dia menyebut, penolakan dokumen paspor berdasarkan hasil wawancara pada saat pemohon
mengajukan proses pembuatan. Sebagian besar pemohon menyatakan hanya ingin berwisata
ke luar negeri, namun justru bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Mereka mengelabuhi petugas. Padahal mereka harus memenuhi syarat termasuk saat
dilakukan wawancara. Ketika berada di luar negeri nanti bagaimana, tinggalnya di mana dan
sebagainya. Jangan sampai ketika di sana malah jadi masalah," terang dia.

“Yang 257 pemohon di Wonosobo itu informasinya kerja sebagai TKI. Pembuatan paspornya
kami tolak. Pemohonnya berasal dari calon TKI yang hendak bekerja di sejumlah negara
seperti ke Taiwan, Hongkong, Singapura, dan Malaysia," lugasnya.

Ramli menegaskan, penerbitan paspor mulai 2018 hingga saat ini persyaratannya terus
diperketat. Di antaranya adalah para pemohon paspor wisata juga harus bisa menunjukkan
bukti saldo tabungan minimal Rp27 juta.

"Pemohon yang mengajukan paspor keluar negeri harus mencantumkan biaya cukup besar.
Sebab jika mereka tidak punya uang, akan jadi pertanyaan kami. Memang sangat selektif,
yang jelas bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan biar legalitas mereka juga
terjamin," pungkasnya. (pur)

Page 10 of 26.