Page 112 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2021

berlangsung di Kantor DPD, Komplek Parlemen, Senayan, Ketua DPD RI didampingi Ketua Komite
III DPD RI Sylviana Murni dan Wakil Ketua Komite III Evi Apita Maya. Sementara anggota Komite
III lainnya mengikuti acara dengan zoom meeting. Sedangkan Menaker Ida Fauziah hadir
bersama Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono, Dirjen Binwasker dan K3 Haiyani
Rumondang, Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri. Selain itu hadir juga para pengurus
APPMI (Asosiasi Pengusaha Penempatan Migran Indonesia).

RAPAT KERJA DENGAN MENAKER, KETUA DPD RI BAHAS PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengundang Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah,
untuk melakukan rapat kerja dengan Komite III DPD RI, Selasa (31/8/2021).

Dalam rapat yang berlangsung di Kantor DPD, Komplek Parlemen, Senayan, Ketua DPD RI
didampingi Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni dan Wakil Ketua Komite III Evi Apita Maya.
Sementara anggota Komite III lainnya mengikuti acara dengan zoom meeting. Sedangkan
Menaker Ida Fauziah hadir bersama Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono, Dirjen
Binwasker dan K3 Haiyani Rumondang, Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri. Selain itu
hadir juga para pengurus APPMI (Asosiasi Pengusaha Penempatan Migran Indonesia).
LaNyalla meminta kepada Kemenaker untuk menjawab persoalan para Pengusaha Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P3MI), agar dapat kembali memberi kontribusi bagi percepatan
pemulihan ekonomi nasional Indonesia. "Mengingat Pekerja Migran Indonesia, menjadi salah
satu solusi untuk mengurangi pengangguran, merupakan sumber devisa yang berdampak
kepada berputarnya roda perekonomian di masyarakat dan pendukung pertumbuhan ekonomi
nasional di tengah pandemi," katanya.

Ada beberapa poin permasalahan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI yang merupakan keluhan
dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI). "Pertama terkait surat DPD RI kepada
Menteri Tenaga Kerja tentang relaksasi deposito sebesar Rp1,5 miliar. Asosiasi P3MI berharap
deposit tersebut dipinjamkan kepada P3MI sebagai dana operasional dan lain-lain. Kita memohon
ada solusi tentang hal ini," ujar LaNyalla.

Selain itu permintaan dari asosiasi P3MI agar karantina bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI) difasilitasi oleh pemerintah. Selanjutnya perlunya kembali membuka dan memperluas
penempatan CPMI ke berbagai negara potensial. Menjawab permasalahan tersebut Menaker Ida
Fauziah menjelaskan bahwa relaksasi pencarian dana deposito akan dikaji secara mendalam agar
sesuai prosedur yang ada.

"Kami sedang mencarikan landasan hukum yang pas. Karena meliputi banyak aspek, harus ada
diskresi, di mana semua harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Jadi biro hukum
Kemnaker masih mengkaji bersama dengan beberapa pihak agar tidak menabrak aturan yang
sudah ada," jelas Ida Fauziah.
Untuk karantina calon pekerja migran Kemenaker sudah memikirkan hal itu namun sedang dalam
proses pematangan. "Dalam adaptasi kebiasaan baru, penempatan calon pekerja migran
memang perlu berbagai prosedur. Untuk karantina kita sedang proses agar bisa difasilitasi oleh
pemerintah. Harus dimatangkan karena berkaitan dengan anggaran," lanjutnya.
Kemudian terkait perluasan penempatan pekerja migran masa pandemi Ida Fauziah menjelaskan
bahwa pihaknya terus melakukan pembicaraan dengan negara-negara tujuan.

111