Page 147 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2021

Pembangunan 1.000 unit rumah bagi pekerja sawit selaras dengan program Kementerian
Pekerjaan Rakyat bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek).

Dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Selasa (31/8), Gubernur Riau, Syamsuar,
bersama dengan Ketua GAPKI Riau, Jatmiko Santosa, melaksanakan langsung peletakan batu
pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan perumahan terjangkau itu di Palas, Kota
Pekanbaru, Riau, Selasa (31/8).

Turut hadir menyaksikan perwakilan BP Jamsostek, BNI, serta ketua-ketua Serikat Pekerja di
Provinsi Riau. "Alhamdulillah, pembangunan rumah bagi para pekerja dan buruh yang telah kita
tandatangani nota kesepahaman akhir maret lalu, mulai dilaksanakan," kata Gubernur Riau
Syamsuar.

Syamsuar menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau, GAPKI Riau bersama BP Jamsostek, BNI, dan
Serikat Pekerja telah mencapai kata sepakat untuk membangun 1.000 unit rumah hingga 2024
mendatang.

Rencana pembangunan perumahan ini bertujuan menyediakan perumahan terjangkau bagi
kaum buruh dan pekerja sawit di Riau yang belum memiliki rumah pribadi.

Sejumlah keringanan bakal diperoleh oleh para pekerja sektor perkebunan sawit. Mulai dari
tanpa uang muka atau (DP), bebas biaya administrasi, cicilan dengan bunga rendah, hingga
kelonggaran pembayaran cicilan pertama setelah sebulan menempati rumah.

Senada dengan Ketua GAPKI Riau yang juga Chief Executive Officer PTPN V Jatmiko K Santosa
menyebutkan, bahwa untuk tahap awal, sebanyak 100 rumah akan dibangun di kawasan Palas,
Kota Pekanbaru.

"Dengan lokasi yang tersedia saat ini, tahap awal kita berharap dapat membangun 100 rumah.
Ke depannya, jika satu keluarga terdiri dari empat orang, maka rumah pekerja sawit ini tentu
bisa dinikmati 4 ribu orang. Semoga Allah meridhoi langkah kita," ungkapnya.

Deputi Direktur Wilayah Sumbar Riau, BPJS Ketenagakerjaan, Eko Yuyulianda menambahkan,
mendukung penuh program tersebut.

Ia mengatakan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 500.000 pekerja dari
sektor perkebunan sawit, baik formal maupun informal yang tergabung dalam BPJS
Ketenagakerjaan.

"Persoalan yang dihadapi para pekerja tersebut, di antaranya adalah kesulitan akan akses
pendanaan perumahan layak huni. Sehingga, dengan program tersebut, dia berharap segala
kesulitan mulai dari pembayaran atau uang muka hingga tingginya suku bunga dapat
diselesaikan," pungkas Eko.

146