Page 60 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2021

Menurut Jamal, sekarang ini seharusnya fokus kepada pelindungan PMI yang telah ditempatkan,
rentan bermasalah atau rentan tidak digaji dan deportasi karena Covid-19. "Menurut saya dana
deposito itu milik PMI bukan milik Menaker atau Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tidak
ada hak Menaker sedikit pun untuk meminjamkan dana deposito sebagian atau keseluruhan.
Besarnya deposito yang telah dijadikan syarat untuk menyesuaikan kenaikan deposito dari 500
juta ke 1,5 miliar harus diartikan pelindungan kepada PMI itu tinggi sekali," kata Jamal.

Jamal menegaskan, Menaker harus tanya satu demi satu PMI yang telah ditempatkan, satu PMI
saja ada yang tidak setuju deposito dipinjamkan ke P3MI, potensi Menaker digugat sangat tinggi.

Sebagaimana diketahui terkait deposito telah diatur dalam Pasal 54 UU 18 Tahun 2017 dan
Permenaker Nomor 10 Tahun 2019.

Pasal 54 UU 18 / 2017 berbunyi," (1)Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi
persyaratan: a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paiing
sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. menyetor uang kepada bank pemerintah
dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; c. memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan d. memiliki sarana dan
prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia".
Jamal justru mengusulkan agar P3MI yang saat ini sedang ajukan pinjaman deposito untuk
diaudit, kalau terbukti tidak sehat dan banyak hutang, izinya dicabut saja izinnya. "P3MI yang
meminta cairkan dana depositor itu, patut diduga tidak sehat," kata dia.

Ketika ditanya mengenai pihak Dewan Perwakilan Daerah RI yang ikut mendukung Perpemindo
dan menyurat Menaker agar mengabulkan permintaan Perpemindo, Jamal mengatakan,
permintaan DPD RI harus diabaikan. "Saya menyayangkan DPD RI malah ikut mendukung
permintaan Perpemindo. Apa DPD RI tak tahu masalah PMI saat ini ? Menaker abaikan
permintaan itu," kata dia.

59